jpnn.com, JAKARTA - Realisasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) hingga 25 November 2020 atau dalam kuartal keempat sudah dicairkan Rp 423,23 triliun atau 60,9 persen dari total pagu anggaran program sebesar Rp 695,2 triliun.
Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pihaknya melakukan realokasi dalam anggaran PEN. Tujuannya untuk memberikan fokus yang lebih besar pada program Perlindungan Sosial yang meningkat menjadi Rp 234,34 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp 203,90 triliun.
BACA JUGA: KPC PEN Terbukti Moncer, Pertumbuhan Ekonomi RI Terbaik Kedua Setelah China
Selain itu pagu anggaran sektor kesehatan juga ditingkatkan alokasinya menjadi Rp 97,26 triliun dari sebelumnya Rp 87,55 triliun.
"Kenaikan yang cukup besar di sektor kesehatan ini dikarenakan rencana kita untuk melakukan program vaksinasi," ungkapnya di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (25/11).
BACA JUGA: Berkat PEN, Usaha Mikro Mampu Bertahan di Kala Pandemi
Untuk penyaluran secara keseluruhan program KPCPEN menyasar 6 sektor. Rinciannya, sektor kesehatan realisasi Rp 39,69 triliun atau 40,81 persen dari pagu Rp 97,26 triliun, sektor Instentif Usaha realisasinya Rp 44,82 triliun atau 37,16 persen dari pagu Rp 120,61 triliun, sektor Perlindungan Sosial realisasi Rp 203,60 triliun atau 86,88 persen dari pagu Rp 234,34 triliun, sektor UMKM realisasi Rp 97,05 triliun atau 84,53 persen dari pagu Rp 114,81 triliun.
Lalu sektor Kementerian/Lembaga dan Pemda realisasi Rp 36,06 triliun atau 54,66 persen dari pagu Rp 65,97 triliun dan sektor Pembiayaan Korporasi realisasi Rp 2,00 triliun atau 3,22 persen dari pagu Rp 62,22 triliun.
BACA JUGA: Penyerapan Anggaran PEN Rendah, Sekitar Rp 300 Triliun Belum Sampai ke Masyarakat
Pada kesempatan yang sama, Budi juga mengungkap soal anggaran Sovereign Wealth Fund (SWF) yang masuk ke dalam anggaran PEN.
Budi menjelaskan sesuai arahan Presiden Joko Widodo terkait Pembiayaan Korporasi agar diberikan stimulus untuk meningkatkan investasi bagi korporasi-korporasi yang ada di Indonesia.
Salah satunya melibatkan yang merupakan instrumen investasi dimana pengembangan korporasi di Indonesia bisa dibiayai oleh investor-investor dari luar negeri.
Pembiayaannya bisa dalam bentuk investasi kepemilikan atau investasi saham. Bukan investasi pinjaman yang harus mengembalikan uangnya.
"Itu sebabnya, kami melihat bahwa mekanisme investasi dari luar negeri di masa sulit seperti ini, akan sangat bisa membantu meningkatkan profil investasi Indonesia, dan juga lapangan kerja di Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh banyak rakyat kita saat pandemi ini," kata Budi.
Budi juga menerangkan bahwa realokasi anggaran dalam program PEN, juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo. Di mana program-program pemulihan ekonomi yang benar-benar bisa menyerap tenaga kerja dan perekonomian bisa tetap berputar.
"Salah satu yang kami lihat masih terus berputar adalah industri pertanian. Itu sebabnya kenapa program food estate juga masuk ke sana, karena ini kami lihat masih bisa terus berjalan, dan terus terang program pertanian sama juga sepeti perikanan, adalah sektor industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja Indonesia, terutama di golongan yang paling bawah," jelas Budi.
Terakhir, untuk Program PEN pada 2021 sudah dibicarakan secara internal pemerintah. Saat ini hanya tinggal menunggu persetujuan saja dan sudah diketahui Komite Kebijakan PEN.
Menteri Keuangan, kata Budi, sudah menyampaikan program PEN 2021 dalam rapat kabinet dan diteruskan kepada menteri-menteri dalam jajaran kabinet.
"Kami harapkan dalam waktu singkat bisa segera kita umumkan ke masyarakat," tutup Budi. (tan/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga