RS Pemerintah Justru Minim Gunakan Obat Generik

BANDUNG - Ini kenyataan, dan sangguh ironis! Menurut Direktur Utama PT Kimia Farma M Syamsul Arifin, diam-diam rumah sakit pemerintah justru lebih suka menggunakan obat-obatan branded yang cenderung mahal, ketimbang menggunakan obat generik

"Mau percaya atau tidak, tapi fakta di lapangan banyak rumah sakit pemerintah justru lebih dominan menggunakan obat branded ketimbang generik

BACA JUGA: Menhut: Bencana Wasior karena Salah Tata Ruang

Kalau mau lihat datanya, sedih rasanya melihat penggunaan obat generik di Indonesia di bawah 50 persen," kata Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk M Syamsul Arifin dalam workshop tentang persaingan usaha industri farmasi,di Bandung, Jawa barat,  Senin (11/10).

Menurut Syamsul,  harusnya pemerintah tidak mengatur harga obat generikSebab, diatur dan diturunkan sekalipun, pengguna obat generik tetap sedikit

BACA JUGA: Pemprov Kaltim Incar Blok Mahakam

Selain itu dokter pun diminta untuk memberikan resep obat generik ketimbang branded"Kenapa tidak diatur harga obat esensial biar obat generik bisa bersaing juga

BACA JUGA: Polisi Bikin Kesal Pemilik Mobil Mewah di Batam

Ini obat generik yang ditekan harganya, sementara obat esensial justru tidak pernah turun," ucapnya.

Sementara Sekjen Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat Slamet Budiarto mengatakan, pihaknya sering mengalami kendala ketika memberikan resep ke pasien banyak yang menolak obat generikDengan alasan ingin obat yang paten dan branded."Menurut saya, ada baiknya pemerintah mencantumkan logo generik di obat branded agar pola pikir masyarakat bisa berubahBahwa obat murah bukan berarti tidak berkualitasDan obat branded bukan berarti harus mahal," tandasnya.

Namun, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Sri Indrawaty mengaku, tidak bisa mengatur obat branded karena tidak ada payung hukumnya"Pemerintah hanya bisa mengatur obat generik saja, kalau yang branded tidak bisaNamun usulan agar ada logo generik di obat branded akan kami pertimbangkan," katanya(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolak Pindahan PNS Korban Pilkada