jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan mengeluhkan sempitnya ruangan kerja para wakil rakyat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Tapi menurutnya, selalu saja ada penolakan dari masyarakat setiap ada upaya untuk mememenuhi kebutuhan ruangan bagi anggota DPR.
"Kalau mau jujur, menurut saya fasilitas penunjang kerja Wakil Rakyat masih kurang layak. Kalau ingin tahu kondisi kongkretnya, lihat saja ruang kerja anggota DPR, lebih kecil dari ruang kerja kapolsek," kata Trimedya, di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Selasa (1/3).
BACA JUGA: Ini Jago Gerindra di Pilgub Sumut
Pernyataan Trimedya itu sebagai respons atas kebijakan Presiden Joko Widodo yang memoratorium pembangunan kantor kementerian dan lembaga-lembaga negara.
Sebetulnya, lanjut politikus PDI Perjuangan ini, masyarakat tidak protes pembangunan gedung baru DPR. "Yang dipersoalkan masyarakat adalah proses yang tidak transparan," tegasnya.
BACA JUGA: Dorong Syarat 20 Persen Kursi di DPRD Dihapus
Akibatnya, ujar dia, DPR dituding minta fasilitas berlebihan. Ia mencontohkan dalam kasus perbaikan toilet.
Menurut Trimedya, meski judulnya hanya perbaikan tapi anggarannya bisa sama dengan pengadaan baru. “Dana yang terpakai bisa sama habisnya dengan biaya ganti baru. Setelah diperbaiki, hasilnya tidak lebih baik dari kondisi semula," ungkap anak buah Megawati Soekarnoputri di PDIP itu.
BACA JUGA: Gimana nih, Sudah Diputus MK Masih Juga Gugat ke PTUN
Masalahnya, kata Trimedya, urusan perbaikan itu kewenangan Sekretariat Jenderal DPR RI, bukan urusan wakil rakyat. Karenanya pihak yang harusnya transparan adalah Setjen DPR.
Soal pembangunan gedung baru DPR, ujarnya, bisa saja disepakati terlebih dahulu kapan mulai pembangunannya. "Yang penting terbuka saja dan tidak perlu fasilitas fitnes. Rencana tersebut disampaikan kepada masyarakat. Apa yang tidak disetujui masyarakat jangan dibangun," sarannya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harus Tegas, Main Uang Langsung Coret
Redaktur : Tim Redaksi