jpnn.com - JAKARTA - Mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini menyatakan, Komisaris Utama PT Kaltim Parna Industri (KPI) Marihad Simbolon ikut melobi terkait permohonan rekomendasi penurunan formulasi harga gas amoniak dari perusahaan yang dipimpin Meris Artha Simbolon itu. Rudi mengungkapkan, Marihad pernah menyampaikan bahwa KPI akan bangkrut apabila harga jual gas kepada perusahaan yang bergerak di bidang isndustri amoniak itu tidak berubah.
"Marihad datang ke kantor saya, sekitar lima menit saja, mengeluh masalah PT KPI akan gulung tikar kalau harga gas tetap seperti ini," kata Rudi saat bersaksi dalam persidangan terdakwa Artha Meris Simbolon di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (16/10).
BACA JUGA: Lepas Jabatan Menteri, Dahlan Siapkan 2 Kali Perpisahan
Menurut Rudi, dari laporan anak buahnya yang bernama Popi Ahmad Nafis diketahui adanya kesenjangan harga jual amoniak dari Total kepada perusahaan lain di Kalimantan Timur. PT KPI, sambung Rudi, harus membeli gas amoniak dari Total dengan harga USD 12. Sementara PT Kaltim Pasific Amoniak (KPA) bisa membeli dengan harga USD 5.
"Marihad mau dinegosiasikan (dibantu negosiasi, red) dengan penjualnya karena gasnya dari Total. Setelah itu dilakukan negosiasi. Ternyata yang sudah dilakukan harga untuk PT KPA dinaikkan, tapi PT KPI belum diapa-apakan. Mestinya selesai negosiasi Maret 2013, tapi April belum selesai," tutur Rudi.
BACA JUGA: Rudi Sebut Tidak Ada Rekomendasi Penyesuaian Harga Gas KPI
Rudi juga mengaku pernah diajak Marihad bermain golf di lapangan golf Gunung Geulis. Ketika itu, Marihad menyampaikan soal membangun perusahaan gas di Jawa Timur.
"Marihad pernah mengajukan permohonan ke BP Migas ingin membangun perusahaan gas di Jawa Timur. Tapi tidak jadi. Dia menanyakan lagi soal itu, tapi saya bilang tidak mungkin karena seluruh gas amoniak di Jawa Timur didistribusikan untuk pupuk," tandasnya.(gil/jpnn)
BACA JUGA: Instansi Penerima CPNS Wajib Tempel Daftar Kelulusan Versi Panselnas
BACA ARTIKEL LAINNYA... Relawan Tulis Buku Gambarkan Masa Pemerintahan Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi