jpnn.com - Rujak Center for Urban Studies mengapresiasi visi Anies Baswedan bahwa hunian layak merupakan hak asasi manusia.
Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja menjelaskan bahwa Anies menawarkan skema untuk memperluas kesempatan bagi banyak pihak untuk memanfaatkaan sumber daya perumahan yang dimiliki oleh negara.
BACA JUGA: Advokat Perumahan Optimistis soal Kemampuan Anies Sediakan Hunian Layak bagi Rakyat
Pasalnya, selama ini pembiayaan perumahan hanya disalurkan melalui lembaga perbankan dan harus produk pengembang/developer.
"Saya mengapresiasi kandidat yang mengakui hunian layak adalah hak asasi manusia. Yang perlu diperhatikan adalah soal pertanahannya," ujar Elisa, Sabtu (11/11).
BACA JUGA: Sudah Terbukti di Jakarta, Anies Pasti Wujudkan KPR untuk Semua
Rujak Center baru saja mendapatkan penghargaan Asia Pacific Housing Innovation Award untuk inisiatif masyarakat sipil untuk Kampung Susun Akuarium di Jakarta, yang terbangun pada era Gubernur Anies Baswedan di tahun 2019-2022.
Elisa berpendapat bahwa rumah subsidi adalah penyebab dari melebarnya kawasan perkotaan selama ini dan kerap berada di kawasan rentan bencana serta mendorong alih fungsi lahan.
BACA JUGA: Hadiri HUT ke-12 Partai NasDem, Anies Berpidato soal Ketegaran & Masa Depan Gemilang
"Jadi proposal kandidat (Anies Baswedan) untuk memusatkan lokasi di pusat kota sesungguhnya sesuai dengan kebutuhan warga dan lebih lestari. Namun, perlu dilengkapi dengan cara kandidat dalam penyediaan tanah," ujar dia.
Dia menilai, konsep perumahan Anies Baswedan yang disampaikan dalam acara Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), telah konsisten dengan praktik saat Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, yaitu kolaborasi.
"Namun, sekali lagi, saya menunggu konsep pengadaan tanahnya. Saya juga menunggu rencana kandidat untuk hunian sewa/kontrakan, kampung kota, dan lainnya," tuturnya.
Di sisi lain, Elisa meyakini bahwa program perumahan tersebut bisa diimplementasikan dengan segera. Pasalnya, Anies sepertinya bisa memanfaatkan ekosistem pembiayaan perumahan yang sudah ada, seperti Tapera, SMF, dan lain-lain.
Akan tetapi, menurutnya, pemanfaatan ekosistem pembiayaan perumahaan ini memiliki pembeda secara ideologi, yaitu terkait dengan hak asasi manusia.
"Tentu menarik untuk mengikuti lanjutannya jika kandidat terpilih, bagaimana lembaga finansial perumahan dapat diakses oleh yang non-perbankan dan non-bankable," kata Elisa.
Bakal calon presiden Anies Baswedan telah menyampaikan langkah dan strategi mengatasi persoalan perumahan di tanah air, seperti backlog, pendanaan, insentif pengembang, dan lainnya.
Anies juga memiliki visi dan misi untuk membangun 2 juta rumah per tahun di pusat-pusat kota. Selanjutnya terkait dengan reformasi pembiayaan perumahan, Anies memastikan agar kredit kepemilikan rumah (KPR) bisa diakses oleh semua pihak. (jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif