jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Ahmad HM Ali mengatakan, hampir 80 persen legislator tidak menempati rumah dinas yang disediakan pemerintah. Menurutnya, mereka bahkan lebih memilih untuk tinggal di luar dengan menyewa rumah dan apertemen.
Karena itu, dia berpendapat penggantian rumah dinas dengan uang sewa sebenarnya lebih pada menghitung efektivitas.
BACA JUGA: Roy Suryo Setuju Pemerintah Tidak Ganti Uang Rumah Dinas
“Soal jumlah yang tidak pakai itu BURT (Badan Urusan Rumah Tangga DPR) mungkin yang lebih tahu,” kata wakil ketua Fraksi NasDem DPR itu, Kamis (29/4).
Di sisi lain Ahmad menyatakan setiap tahunnya pembiayaan rumah tersebut tidak sedikit. Dia mengatakan, negara bisa saja memanfaatkan untuk keperluan lain jika rumah tersebut tidak digunakan anggota DPR.
BACA JUGA: Anggota DPR Harus Jaga Kehormatan dan Lidah
“Itu kan aset negara, jadi bisa saja dimanfaatkan untuk keperluan lain ketimbang tidak digunakan anggota," katanya.
Dia menambahkan, bukan berarti karena aset negara, jadi tidak bisa digunakan untuk keperluan lain. Menurut dia, bisa saja aset itu diambil alih oleh negara untuk dimanfaatkan guna keperluan lain. "Itu jauh lebih bermanfaat, apalagi aturannya ada,” ungkapnya.
BACA JUGA: OTT dan Pidsus Tidak Perlu Pertimbangan MKD
Ahmad membeberkan, banyak alasan mengapa anggota DPR tidak menggunakan rumah dinas tersebut. Dia berpendapat alasannya lebih kepada soal efektivitas karena posisi rumah dinas tersebut berada di pusat kemacetan ibu kota.
Meskipun, kata dia, jarak antara rumah dinas itu dengan kantor DPR tidak begitu jauh, kemacetan berdampak pada efektivitas perjalanan anggota dewan.
“Salah satunya karena macet dan masih banyak alasan lainnya. Namun, saya tidak bisa menjelaskan apa alasan dari masing-masing anggota itu karena tiap individu pasti memiliki alasan tersendiri,” kata bendahara umum DPP Partai NasDem itu.
Anggota Komisi III Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan keberadaan rumah dinas yang melewati jalur macet di Jakarta membuatnya enggan untuk menempati fasilitas negara tersebut.
“Kendalanya adalah di perjalanan yang melewati jalur kemacetan. Perjalanan dari rumah dinas ke DPR menjadi tak efektif dan memakan waktu, terlebih bila ada rapat paripurna ataupun kegiatan di DPR yang sangat penting,” kata Sahroni.
Nah, dia mengatakan, dengan penggantian uang sewa, maka anggota parlemen dapat mencari hunian yang dekat dengan gedung DPR. Sehingga lebih efektif bagi anggota untuk ke gedung DPR.
"Negara juga bisa memanfaatkan rumah dinas itu untuk kebutuhan lainnya,” kata Sahroni.
Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mewacanakan rumah dinas anggota dewan periode mendatang diganti dengan uang tunjangan.
Wacana itu, kata Bamsoet, telah dibahas di tingkat pimpinan DPR dan fraksi. "Menurut hemat kami yang langsung merasakan, jauh lebih efisien kalau rumah dinas tidak lagi diberikan kepada anggota tapi diberikan (uang) pengganti rumah kontrak bagi anggota yang memang tidak tinggal di Jakarta," kata dia di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (25/4) lalu.
Bamsoet berpendapat uang pengganti tunjangan lebih murah dibanding ongkos pemeliharaan rumah dinas. Rumah dinas juga terkadang dirasakan tidak layak oleh anggota DPR yang memiliki keluarga besar. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 20 Anggota DPR Belum Setor LHKPN ke KPK, Siapa Saja?
Redaktur & Reporter : Boy