jpnn.com - JAKARTA – Koordinator Migrant Care, Anis Hidayah, membenarkan adanya rumor yang menyatakan penyelenggara pemilu tidak netral dalam pelaksanaan pemungutan suara untuk pemilih di Hongkong. Di mana diduga penyelenggara mendorong pemilih untuk memilih pasangan calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Rumor tersebut kata Anis, beredar luas di tengah ribuan buruh migran asal Indonesia yang telah mengantri hendak menyalurkan hak konstitusinya di Taman Victoria, Hongkong, Minggu (6/7).
BACA JUGA: PPLN Tak Siap Penyebab Kisruh di Hongkong
“Ya itu isunya memang beredar luas. Tapi kita tidak menjustifikasi ada keterlibatan penyelenggara pemilu yang mendorong memilih satu pasangan tertentu,” katanya di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (7/7).
Meski begitu, ada beberapa bukti rekaman video maupun kesaksian buruh migran yang akan diserahkan Migrant Care ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna memerkuat pengaduan yang mereka layangkan.
BACA JUGA: Ingatkan KPU Tak Persulit Warga untuk Gunakan Hak Pilih
“Kita sedang melakukan kajian beberapa video yang kami punya, termasuk statement dari beberapa buruh migran yang ada di situ (Taman Victoria) ketika negosiasi sedang berlangsung. Itu yang akan kami sampaikan kepada bawaslu dan DKPP,” katanya.
Migrant Care kata Anis tidak hanya mengadu ke Bawaslu dan DKPP. Namun juga mendatangi KPU, untuk mendengar duduk perkara yang sebenarnya, yang berdampak ratusan pemilih di Hongkong tidak dapat menggunakan hak pilih yang dimiliki.
BACA JUGA: Tim Jokowi-JK Bentuk Satgas Awasi Kecurangan
“Kami agak kaget, KPU dan Bawaslu mengatakan pemilu di Hongkong kondusif. Sehingga jauh panggang dari api. Tidak sesuai dengan kondisi di sana,” katanya.
Ditanya lebih lanjut terkait kehadiran dua orang komisioner KPU RI dan anggota Bawaslu yang meninjau langsung proses pemungutan suara di Hongkong, Anis menilai seharusnya mereka dapat mengambil sikap yang pasti ketika tempat pemungutan suara (TPS) ditutup, sementara masih terdapat ratusan pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya.
“Tapi itu semua tidak muncul. Harusnya jangan sampai terjadi mereka (buruh migran) datang ke sana, tapi tidak bisa memilih. Kalaupun TPS ditutup, ada inovasi dong untuk memfasilitasi. Kalau ada mekanisme pemilu susulan, ya saya kira di sana bisa juga dilakukan pemilu susulan di KJRI Hongkong,” katanya.
Langkah tersebut mestinya dilakukan karena Hongkong dan dua negara lain seperti Malaysia dan Singapura merupakan tiga negara dengan basis pemilih presiden Indonesia 2014 yang paling menentukan di luar negeri.
“Ketiga negara itu pemilihnya yang paling besar. Singapura jumlah pemilihnya meningkat 100 persen dibandingkan pemilu legislatif kemarin. Bahkan Hongkong tiga kali lipat dari 7 ribu menjadi 23 ribu lebih khusus yang datang ke TPS. Belum yang memilih dengan pos, bisa lebih dari 20 ribu. Jadi memang ketiga negara itu basis pemilih yang menentukan di luar negeri,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pendukung Jokowi-JK di Mancanegara Merasa Dipersulit
Redaktur : Tim Redaksi