jpnn.com - JAKARTA - Terbentuknya jajaran kabinet Minggu (26/10) sore, memunculkan optimisme di pasar keuangan Indonesia.
Sebab, rupiah kembali terapresiasi pada perdagangan kemarin (27/10). Merujuk data kurs tengah Bank Indonesia (BI), rupiah menguat tipis 23 poin ke level Rp 12.042 per USD.
BACA JUGA: Antisipasi Kepadatan, Tambah Lajur Tol
Gubernur BI Agus Martowardojo optimistis penguatan rupiah tersebut merupakan hasil sentimen positif pembentukan kabinet baru Jokowi-Jusuf Kalla.
"(Menguatnya rupiah karena) sentimen kabinet baru pasti. Figur-figur yang ada sempat dilibatkan di KPK dan PPATK. Jadi mereka figure yang bersih," ungkap Agus di Gedung BI, kemarin.
BACA JUGA: Rini Minta Deputi Kementerian BUMN Segera Sesuaikan Cara Kerja
Menurut mantan menteri keuangan era Presiden SBY tersebut, para menteri baru itu rata-rata memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Sehingga, diharapkan bisa memberikan motivasi dan memperhatikan para sumber daya manusianya serta masyarakat.
"Ada 18 figur yang punya track record positif. Seandainya ada yang kurang, Jokowi memang tidak menyelenggarakan pemerintahan di ruang vakum. Ini demokrasi. Sehingga yang kurang harus didorong untuk berprestasi," ujarnya.
BACA JUGA: Rini Soemarno Yakin Dahlan Iskan Banyak Jalankan Program Kerja
Di sisi lain, Agus memaparkan, kabinet baru akan dihadapkan pada pekerjaan rumah yang menumpuk, khususnya untuk sektor ekonomi. Menurutnya, risiko twin deficit atau defisit ganda perlu disikapi oleh para pejabat baru itu.
Twin deficit muncul sebagai akibat turunnya penerimaan pajak, dan beban BBM yang masih tinggi ditambah dengan turunnya harga komoditas. Sehingga, kondisi tersebut menyebabkan adanya risiko defisit baik fiskal maupun defisit transaksi berjalan, yang diistilahkan dengan twin deficit.
"Dari segi stabilitas sistem keuangan, kita antisipasi kondisi di luar negeri. Seperti kecenderungan bunga AS naik. Selain itu kita juga butuh UU JPSK (jaring pengaman sistem keuangan), agar lebih siap kalau ada tekanan dari luar," tuturnya.
Area lain yang perlu diwaspadai, ungkap Agus, adalah menyelesaikan upah minimum provinsi (UMP). Menurutnya, kebijakan UMP tersebut perlu direspon positif sehingga meminimalkan konflik. "Namun kita juga menginginkan agar investasi tetap ada," paparnya. (gal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Gagas Rumah Murah untuk Seluruh PNS
Redaktur : Tim Redaksi