jpnn.com, WASHINGTON DC - Indonesia terus ditekan untuk memasukkan konflik Rusia dan Ukraina ke dalam agenda presidensi G20 2022.
Terbaru, aspirasi tersebut disuarakan dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral (FCMBG) negara-negara G20 di Washington DC, Amerika Serikat.
BACA JUGA: Ribuan Warga Serbia Dukung Invasi Rusia, Mayoritas Penganut Paham Ini
Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Ukraina sebagai undangan itu, Indonesia ditantang memanfaatkan presidensi G20 untuk melahirkan solusi bagi konflik bersenjata di Eropa Timur tersebut.
“Anggota meminta agar situasi geopolitik saat ini terutama terkait perang di Ukraina harus ditangani,” kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers FMCBG G20 Ke-2 yang diikuti Antara di Jakarta, Kamis.
BACA JUGA: Anggota G20 Rencanakan Aksi Boikot Rusia, Saatnya Indonesia Tegas
Perang yang berkecamuk di Ukraina sejak 24 Februari lalu telah memperburuk situasi global di saat upaya pemulihan dari pandemi Covid-19 belum benar-benar berjalan.
Konflik itu juga berdampak negatif terhadap perekonomian, seperti memicu lonjakan harga energi, pangan dan pupuk.
BACA JUGA: Dubes Ukraina Nilai Ini Cara Terbaik Hentikan Rusia, Indonesia Tidak Melakukannya
Sri Mulyani menegaskan Indonesia yang sedang menjabat sebagai Presidensi G20 dalam situasi yang sangat dinamis ini akan terus berkomunikasi dan berkonsultasi secara intensif dengan seluruh anggota G20.
“Karena tata kelola G20 sebenarnya didasarkan pada konsultasi sekaligus kerja sama,” tegasnya.
Indonesia terus berdiskusi dengan seluruh negara anggota untuk menemukan jalan keluar dari berbagai risiko ekonomi global yang tidak hanya datang dari perang di Ukraina melainkan juga belum selesainya pandemi.
Exit strategy dibutuhkan karena saat ini berbagai negara mengalami ancaman inflasi yang tinggi serta kenaikan harga energi dan pangan yang akan semakin menciptakan situasi menantang bagi para pembuat kebijakan.
Menurutnya, anggota G20 khawatir adanya tekanan inflasi yang mengarah kepada beberapa bank sentral menaikkan suku bunga kebijakan yang mengakibatkan pengetatan likuiditas global lebih cepat dari yang diharapkan.
Oleh sebab itu, tingkat kebijakan yang lebih tinggi menjadi fokus untuk memenuhi komitmen terkait exit strategy yang dikalibrasi, direncanakan dan dikomunikasikan dengan baik dalam rangka mendukung pemulihan serta mengurangi potensi dampak spillover.
Tak hanya untuk mengatasi dampak perang di Ukraina, Sri Mulyani mengatakan tindakan kolektif dan terkoordinasi juga dilakukan untuk mengendalikan pandemi yang tetap menjadi prioritas bagi G20.
Seperti diketahui, desakkan agar Presidensi G20 Indonesia membahas invasi Rusia disuarakan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang memang mendukung Ukraina dalam konflik tersebut.
Di sisi lain, Rusia dan China meminta Indonesia mengabaikan aspirasi Barat dan tetap konsisten menjalankan tiga agenda awal yang telah ditetapkan. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif