RUU Desa Segera Dibahas

JAKARTA - Ribuan orang dari Parade Nusantara (Persatuan Rakyat Desa Nusantara) berunjuk rasa di gedung DPR kemarin (22/2)Mereka menuntut pengesahan RUU tentang Pemerintahan Desa pada tahun ini

BACA JUGA: Petinggi TNI Mengaku Tak Tahu Kasus Kalawiren

Perwakilan dari Kemendagri dan DPR yang menemui mereka siap menindaklanjuti aspirasi tersebut.

Seluruh peserta demonstrasi datang dengan mengenakan seragam PDH (pakaian dinas harian) aparat pemerintahan desaDemonstrasi yang dimeriahkan kesenian reog Ponorogo itu berjalan aman dan tertib.

Puluhan perwakilan Parade Nusantara sekitar pukul 09.30 diterima langsung Ketua DPR Marzuki Alie dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso

BACA JUGA: Pasca Operasi, M Toriq Membaik

Ada juga Ketua Badan Legislatif (Baleg) Ignatius Moelyono, Ketua Komisi II Burhanuddin Napitupulu, beserta sejumlah anggota Komisi II DPR yang lainHadir juga Dirjen Kesbangpol Kemendagri Tanribali Lamo.

Marzuki Alie mengatakan, bila desa ingin berkembang, pertumbuhan memang harus didorong dari desa, bukan kota

BACA JUGA: Lagi, Bupati Banyuwangi Diperiksa

Karena itu, dia merespons positif dorongan untuk segera membahas RUU tentang Desa"Kita ikuti saja mekanisme teknisnya," kata Marzuki.

Priyo Budi Santoso menambahkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kemendagri terkait dengan RUU tentang DesaHasilnya, pemerintah yang tengah mematangkan draf RUU itu segera mengajukan ke DPR"Saya (pimpinan DPR) akan berkirim surat kepada Baleg agar RUU tentang Desa bisa masuk 2010," tegasnya.

Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso menyatakan, selama ini pembangunan desa sangat terbatas karena minimnya aliran kapitalPadahal, aparat desa sangat bisa dipercaya dan minim praktik korupsiSelain karena memang uangnya minim, menurut Sudir, di desa ada pengawasan gandaYakni, dari waskab (pengawasan kabupaten) dan wasmas (pengawasan masyarakat)"Ada kepala desa beli mobil, masyarakatnya langsung tanya apakah itu dari warisan atau dapat proyek," kata Sudir.

Karena itu, salah satu materi penting yang didorong Parade Nusantara melalui UU tentang Desa adalah alokasi 10 persen langsung dari APBN untuk pembangunan desa"Kalau memang block grant 10 persen itu tidak boleh langsung ke desa, nggak apa-apa dialokasikan melalui kabupaten," ujarnya.

"Besok ada paripurna, kami mohon RUU ini ditetapkan dalam baleg dan disepakati untuk dibahas," imbuh mantan kepala Desa Kedung Wingo, Kecamata Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, itu.

Dirjen Kesbangpol Kemendagri Tanribali Lamo mengatakan, dirinya mewakili Mendagri Gamawan Fawzi yang tengah berada di Sumatera BaratMenurut dia, draf RUU tentang Desa sudah jadiDia berharap, Parade Nusantara bisa menyiapkan tim kecil untuk ikut secara langsung mengawal pembahasan RUU tersebut"Jadi, ini sudah jalan, tidak didiamkan," katanya.

Apakah pemerintah siap membahasnya bersama DPR dalam tahun ini" "Siap, tidak ada masalah," tegasnyaDalam demonstrasi itu, Parade Nusantara juga menggalang "koin" untuk pembahasan RUU tentang Desa(pri/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur Kepri Ditahan KPK