RUU Pilkada Masih Tarik Ulur

Kamis, 17 Oktober 2013 – 05:24 WIB

JAKARTA - Pembahasan rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dipilih legislatif terus bergulir di Senayan. Masing-masing fraksi juga belum membulatkan kesepakatan, apakah pilkada dipilih langsung atau melalui DPRD.
    
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Arif Wibowo menyebut, semua fraksi saat ini masih serius mempertimbangkan usulan pemerintah tentang pilkada yang dipilih oleh DPRD. Meski khusus pemilihan gubernur sudah ada titik terang tetap menggunakan pemilihan langsung, namun semua masih bisa berubah.
    
Menurutnya, akhir tahun ini sudah ada keputusan dari DPR mengenai pilkada dipilih secara langsung atau melalui wakil rakyat di masing-masing daerah. “Intinya regulasi yang ditetapkan itu tidak melanggar hak konstitusi warga negara,” kata Arif sata ditemui INDOPOS di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/10).
    
Dia menyebut, idealnya pemilihan langsung itu hanya untuk wali kota, bupati, dan presiden. Sedangkan pemilihan gubernur sebaiknya melalui DPRD. Fraksi yang sudah setuju pilkada di DPRD itu antara lain, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “PDI Perjuangan dan Golkar belum,” bebernya.
    
Senada, politisi Partai Golkar Agun Gunanjar berharap penetapan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada ini bukan sebagai ajang pencitraan bagi politisi di DPR. Dengan cara itu seolah-olah pilkada yang dipilih langsung lebih reformis ketimbang dipilih DPRD yang statusnya dianggap status quo.
    
Padahal, lanjutnya, dalam kacamata partai berlambang pohon beringin itu pilkada langsung atau melalui DPRD memiliki kelebihan dan kekuarangan. “Kalau ditanya sikap Golkar, kami akan ditentukan oleh suara mayoritas fraksi. Golkar tidak menghendaki proses pengambilan keputusan lewat pemungutan suara di paripurna,” ujarnya.
    
Ketua Komisi II DPR ini berpendapat, bila pilkada dipilih langsung, maka semua pihak haru mengantisipasi terjadinya politk uang. “Bagaimana pendanaan parpol? Ini akan menjadi bagian menyeluruh yang tidak lepas dari sistem pilkada langsung atau dipilih DPRD berikut penyelesaian sengketanya,” tandas dia. (rom)

BACA JUGA: Hakim MK Anggap Janedjri Masih Bersih

BACA ARTIKEL LAINNYA... Auditor Utama BPK Jadi Tersangka Pembunuhan Berencana


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler