jpnn.com, JAKARTA - Aksi mahasiswa menuntut pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terus berlanjut. Setelah beraksi di media sosial dengan menaikkan tagar #MendikbudDicariMahasiswa yang sempat menjadi trending, kini mahasiswa nekat turun ke jalan.
Tidak tanggung-tanggung, para mahasiswa mengadang Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda yang sedang melakukan kegiatan reses di daerah pemilihan (Dapil) Purwakarta, Kamis (4/6).
BACA JUGA: Saran Penting Komisi X DPR agar Masalah Honorer K2 Tak Hanya Ramai di Media
Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Purwarkarta Bersatu (AMPB) itu mendesak agar Syaiful Huda memfasilitasi mereka untuk berdialog dengan Mendikbud Nadiem Makarim.
Peristiwa pengadangan Syaiful Huda ini terjadi di halaman RSUD Bayu Asih Purwakarta. Saat itu, Syaiful Huda bersama sejumlah anggota DPRD Jawa Barat dan DPRD Purwakarta baru saja selesai menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para tenaga medis. Rombongan ini kemudian diadang para mahasiswa sesaat sebelum menaiki mobil.
BACA JUGA: Masukan untuk Mas Nadiem dari UMJ dan Komisi X DPR
“Kami mendesak kepada Mas Syaiful Huda sebagai Ketua Komisi X untuk memfasilitasi pertemuan kami dengan Mas Menteri Dikbud (Nadiem Makarim, red). Kami ingin mendesak agar jajaran Kemendikbud benar-benar mengawal tuntutan kami untuk menurunkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang cukup memberatkan di masa pandemik Covid-19 ini,” ujar Koordinator Aksi Ahmad Syarifudin.
Syarifudin kemudian membacakan beberapa tuntutan AMPB di hadapan Syaiful Huda dan rombongan. Beberapa tuntutan para mahasiswa Purwakarta di antaranya menuntut Komisi X DPR untuk memfasilitasi pertemuan mahasiswa dengan Mendikbud Nadiem Makarim.
BACA JUGA: Boni Hargens Mengaku Sudah Kantongi Nama Para Tokoh yang Ingin Merancang Kudeta
Selain itu, menuntut diberlakukannya relaksasi UKT untuk mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Mereka juga menuntut agar penentuan pola relaksasi UKT di masing-masing kampus harus melibatkan mahasiswa.
Tuntutan lainnya adalah meminta pemerintah menambah kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) mahasiswa. JUga meminta Kemendibud melakukan evaluasi terhadap sistem pembelajaran Online, dan terakir meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para guru honorer.
“Kami ingin tuntutan kami benar-benar diperhatikan oleh para pengambil kebijakan di tingkat pusat,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa ini, Syaiful Huda menegaskan memahami apa yang dirasakan oleh para mahasiswa ini.
Menurutnya, di tengah wabah Covid-19, sektor pendidikan memang mendapatkan ujian berat. Turunnya kualitas pembelajaran, belum siapnya kurikulum pembelajaran jarak jauh, hingga kesulitan biaya pendidikan merupakan masalah-masalah besar yang muncul selama pandemic Covid-19.
“Kami merasakan apa yang saudara-saudara rasakan dan kami akan menyampaikan aspirasi saudara-saudara ini kepada Mas Menteri Nadiem Makarim di Jakarta,” ujarnya.
Huda mengatakan persoalan relaksasi UKT telah mendapatkan lampu hijau dari Kemendikbud. Hanya saja, dia meminta agar Mendikbud benar-benar turun ke lapangan untuk mengawasi relaksasi UKT mahasiswa yang saat ini diserahkan ke masing-masing rektorat Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di Tanah Air.
“Banyak kasus di mana janji rektorat untuk membantu mahasiswa di masa pandemic ini yang tidak terealisasi di lapangan. Kami tidak ingin kasus serupa terjadi untuk persoalan relaksasi UKT. Relaksasi UKT apakah itu berupa penurunan jumlah, penundaan pembayaran, hingga pola pembayaran yang diangsur harus benar-benar dirasakan mahasiswa di lapangan,” tegasnya.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Friederich