jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengatakan, sekarang sudah saatnya Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Jaksa Agung, HM Prasetyo yang terus disorot karena dianggap kurang memuaskan dalam memimpin korps Adhiyaksa.
"Soal perlu diganti atau tidak itu prerogatifnya Presiden. Yang paling penting harus ada evaluasi yang komprehensif untuk mengganti seorang anggota kabinet termasuk seorang JA (Jaksa Agung--red)," katanya di gedung DPR Jakarta, Jumat (16/10).
BACA JUGA: Bagaimana Kabar Pesawat Twin Otter? Ini Penjelasan Menteri Jonan
Pun demikian, menurut Arsul, ukuran menilai kinerja JA tidak boleh dilatarbelakangi dia seseorang dari partai politik atau tidak.
Seingat dia, ada tiga orang dari parpol yang pernah memimpin Kejagung, yakni Baharuddin Lopa (PPP), Marzuki Darusman (Golkar) dan Abdurrahman Saleh (PBB). Tapi mereka tidak disorot latar belakang politiknya.
BACA JUGA: Tumben Pak Luhut Gugup, Ada Apa Ya?
"Ketiganya tidak disorot terus-terusan soal status keparpolannya semasa menjabat JA. Kenapa? Karena mereka menunjukkan kinerja yang baik dalam penegakan hukum dan dalam manajemen kepemimpinan di Kejaksaan," ujar Arsul.
Maka dari itu, Arsul menyarankan agar Prasetyo menunjukkan peningkatan kinerja penegakan hukum, pun percepatan reformasi birokrasi di jajaran Kejaksaan.
BACA JUGA: Istri Suryadharma Ali Terima Setoran Masyarakat
Capaian kinerja ini harus disampaikan kepada publik dengan ukuran-ukuran kuantitatif maupun kualitatifnya.
"JA HM Prasetyo harus bisa menghadapi berbagai tekanan politik dengan bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti. Tidak menjadikan penegakan hukum sebagai panggung pencitraan," tandas politikus asal Jawa Tengah ini. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sudah 56 Ribu Desa Terima Pencairan Dana Desa
Redaktur : Tim Redaksi