jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta TNI/Polri mengubah pola pendekatan penumpasan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Pengubahan pola perlu dilakukan TNI/Polri agar teroris KKB tidak makin meluas dan kian meresahkan masyarakat.
BACA JUGA: Dahlan Iskan Menulis 2 Kemungkinan, Baku Tembak di Rumah Ferdy Sambo pun Dibuka
Sukamta menilai TNI/Polri selama ini cenderung defensif dengan pola melindungi objek vital dan membangun pos-pos pengamanan.
Sekarang, kata politikus PKS itu, sudah saatnya TNI dan Polri memburu KKB sampai ke sarangnya.
BACA JUGA: Penelusuran soal Istri Ferdy Sambo, Kejadian 9 Juli, Tanggal Ganjil
"Penegakan hukum juga harus mengedepankan peran dan keterlibatan masyarakat sipil agar tidak terjadi salah sasaran," ujar Sukamta saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (19/7).
Saran itu disampaikan Sukamta merespons tindakan KKB yang menembaki 11 warga Kampung Nogolait, Nduga, Papua sehingga menewaskan 10 sipil.
BACA JUGA: Khairul: Soal Apakah Brigadir J Dieksekusi? Itu Spekulatif
Dia memandang TNI/Polri perlu melakukan "perang" opini publik karena ada sembilan kelompok KKB yang beranggotakan sekitar 150 orang.
Sementara itu, anggota KKB Papua yang bersembunyi atau sedang melakukan doktrinasi, penggalangan opini, jumlahnya belum terpetakan.
"Langkah-langkah pemetaan dan penanganan ideologi Papua Merdeka juga harus sehingga tidak muncul anggota-anggota baru Papua Merdeka," tuturnya.
Politikus asal Yogyakarta itu menekankan bahwa pembentukan opini publik yang dilakukan pemerintah harus berlandaskan data, fakta, kejadian, dan situasi kondisi di Papua.
Selain itu, pemerintah harus membuka informasinya secara jelas dan jujur agar tidak dimanfaatkan kelompok-kelompok Papua Merdeka yang beroperasi dalam penggalangan opini publik.
"Saat ini muncul upaya pembentukan opini bahwa TNI/Polri melakukan pelanggaran HAM di Papua," lanjutnya.
BACA JUGA: Konon Inilah Pentolan KKB Dalang Pembantaian Warga Sipil di Nduga
Untuk itu, kata Sukamta, informasi mengenai kejadian-kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara jelas dan transparan agar publik tahu dan percaya bahwa TNI/Polri bertindak sesuai dengan koridor hukum.
Sebaliknya, keterbukaan juga harus diungkap apabila ada oknum TNI/Polri bertindak di luar koridor penegakan hukum dan mereka harus diproses secara tegas.
Langkah itu menurut Sukamta penting agar masyarakat Papua, rakyat Indonesia, dan dunia percaya terhadap pemerintah Indonesia. (ant/fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam