JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riadmadji mengatakan langkah Raja Keraton Yogyakarta menghilangkan gelar Hamengku Buwono X dan menggantinya menjadi Hamengku Bawono, serta mengubah gelar putri sulungnya dari GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi masih dalam ranah internal pengaturan di Kesultanan.
Karena itu pemerintah pusat belum dapat mengambil sikap. Bahkan ketika nantinya perubahan disampaikan, Sultan juga tidak perlu persetujuan Kemendagri untuk melegalisasi langkah yang telah diambil.
“Secara formal belum dilaporkan ke Kemendagri, meresponnya itu nanti. Tapi kalau pun nanti (sabdaraja Yogyakarta) dikirim, tidak perlu persetujuan Mendagri. Itu pengaturan internal kerajaan,” ujarnya, Kamis (7/5).
Meski begitu, Dodi mengakui sabda Sultan dapat berdampak di kemudian hari saat penggantian takhta raja. Terutama dari perspektif undang-undang, karena perubahan yang dibawa oleh sabdaraja terkait beberapa hal.
“Jadi konsekuensinya nanti pada penggantian takhta raja. Misalnya perempuan apa bisa menjadi raja. Kemudian dia (ketika raja seorang perempuan) tidak lagi mengatur tentang agama, tidak menguasai alam semesta dan seterusnya. Begitulah kira-kira, jadi di seputar itu intinya,” ujar Dodi.
Mendagri menurut Dodi sampai sejauh ini telah menyatakan sikap, yakni mempersilahkan keluarga keraton menyelesaikan permasalahan yang ada secara internal terlebih dahulu.
“Mestinya gelar itu perubahannya terserah raja. Bagaimana yang biasa terjadi sama raja yang berkuasa mutlak atau dimusyawarahkan dengan keluarga kerajaan. Mendagri telah menyatakan itu pada adik-adik sultan. Ya diselesaikan pertentangan itu di keraton, pada saatnya pemerintah akan turun tangan. Tapi sementara ini terkait soal kerajaan ya diatur dulu-lah oleh raja dan keluarganya,” kata Dodi. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Inilah Dampak Sabda Sultan Hamengku Buwono X
BACA ARTIKEL LAINNYA... Serbu.... Ada Kontes dan Eksibisi Batu Akik Bertema Aku Cinta Batu Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi