jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan pemerintah dan aparat untuk memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir.
Hal itu disampaikan Sahroni sehubungan dengan pernyataan dari pihak BNPT dan Polri yang memastikan tetap mengawasi Ba'asyir meski sudah bebas.
BACA JUGA: Abu Bakar Ba’asyir Segera Bebas, Polri Lakukan Ini Bersama dengan BNPT
"Soal kebebasannya ini, kita berikan beliau kebebasan dululah buat menghirup udara segar dari hukuman yang sudah dijalani selama lima belas tahun," ujar Sahroni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (7/1).
Abu Bakar Ba'asyir (ABB) akan menghirup udara bebas pada Jumat (8/1) besok.
BACA JUGA: Kubu Habib Rizieq Ungkap Alasan Memilih Rhoma Irama sebagai Ahli Maulid Nabi
Tokoh Jamaah Islamiyah (JI) itu akan bebas murni setelah menjalani hukuman 15 tahun penjara terkait dukungannya terhadap pelatihan aksi terorisme di Aceh.
"Lagi pula usia beliau sudah sepuh, biarkan dia menikmati kebebasan layaknya warga negara yang emang baru bebas penjara,” lanjut Sahroni.
Legislator Partai Nasdem ini mengatakan, pemerintah dan aparat terkait tidak boleh membeda-bedakan perlakuan terhadap mantan napi. Pengawasan yang dilakukan juga harus memperhatikan hak kebebasan Ba'asyir sebagai warga negara.
Dia berharap pihak Polri, khususnya BNPT juga tidak boleh memberikan justifikasi. "Pengawasan bisa dilakukan dari jauh atau pakai teknologi yang canggih yang selama ini emang kepolisian miliki," sebut Sahroni.
"Yang pasti kita tidak boleh menjustifikasi dan tidak boleh mau diintervensi oleh asing juga. Pokoknya kita beri kebebasan seluas-luasnya, namun juga tetap dengan pengawasan yang sedemikian rupa," sambung politiku asal Tanjung Priok ini.
Guna membantu berjalannya program deradikalisasi di tanah air, kata Sahroni, tidak ada salahnya bila pemerintah menjemput bola untuk mendapat masukan dari Ba'asyir terkait program tersebut.
"Kan BNPT juga bisa meminta masukan pada semua pihak terkait langkah ke depan dari upaya deradikalisasi di tanah air. Karenanya dalam hal ini, BNPT harusnya juga merangkul (ABB), tidak hanya mengawasi," pungkas Sahroni.(fat/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam