jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Imigrasi bergerak cepat dalam menyiapkan pelaksanaan keputusan pemerintah soal penutupan perbatasan RI bagi warga negara asing (WNA) pada 1-14 Januari 2021.
Sahroni menyebutkan, komisi III DPR mendukung kebijakan baru tersebut guna menangkal masuknya jenis baru Covid-19 yang muncul di Inggris.
BACA JUGA: Jenis Baru Covid-19 Mengganas, RI Tolak Kedatangan WNA Selama 1-14 Januari 2021
Legislator Partai NasDem ini juga mengatakan, aturan baru itu perlu segera disosialisasikan kepada seluruh jajaran imigrasi di Indonesia.
“Seiring dengan aturan ini, jajaran imigrasi juga perlu bersiap dengan segala aturannya," kata Sahroni di Jakarta, Selasa (29/12).
BACA JUGA: Sahroni: Anggaran Covid-19 Sasaran Empuk Koruptor, Harus Dijagain KPK
Karena itu Sahroni meminta kepada dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyosialisasikan aturan ini kepada jajarannya.
“Imigrasi sebagai garda terdepan penjaga pintu masuk tanah air juga perlu buru-buru bergerak, sampaikan ke jajarannya agar aturan ini bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien," tutur politikus asal Tanjung Priok ini.
BACA JUGA: Potensi Gempa Besar dan Tsunami di Selatan Jawa, Begini Mitigasi BNPB
Dia bahkan mendorong pemerintah menyiapkan aturan penutupan pintu masuk ke Indonesia ini secara mendetail agar dapat dilaksanakan secara bak di lapangan.
"Segera dibuat aturan teknis dan segala yang dibutuhkan agar aturannya bisa berlaku dengan baik dan tidak menciptakan kebingungan baru. Masalahnya virus ini emang ngeri banget,” sambungnya.
Selain harus bertindak cepat, kata Sahroni, pihak imigrasi juga harus dibekali dengan berbagai dukungan dan perlindungan yang memadai dalam menjalankan tugasnya, demi mencegah penularan jenis baru COVID-19.
“Selain itu, penting sekali agar imigrasi ini mendapat seluruh dukungan yang dibutuhkan, supaya mereka juga terlindungi dari virus, sekaligus dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan nyaman,” pungkas Sahroni.(fat/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam