jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta pihak kepolisian harus betul-betul bekerja untuk menangani kasus dugaan kebocoran data 1,3 juta pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC) Kemenkes daripada memburu pembuat mural yang sempat ramai beberapa waktu lalu.
Pimpinan komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, itu menyatakan bahwa perlu dikerahkan tim khusus untuk menangani kasus kebocoran data tersebut.
BACA JUGA: Dugaan Kebocoran Data eHAC, Pemerintah Harus Meminta Maaf pada Publik
"Buat saya, mencari pembocor data penting rakyat lebih penting daripada memburu pembuat mural," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (2/9).
Legislator dari Dapil III DKI Jakarta (Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu) itu mempertanyakan perbaikan sistem pengamanan digital yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta di Indonesia selama ini.
BACA JUGA: Kemenkes Tegaskan tidak Ada Kebocoran Data Pengguna eHAC
"Saya melihat kebocoran data di Indonesia ini masih tidak ada perubahan, baik swasta maupun pemerintah. Ada saja data yang bocor dari BPJS, pinjol, nasabah bank, sekarang data eHAC," kata Sahroni.
Dia meminta Bareskrim Polri agar segera mengusut tuntas aktor di balik pembocor data eHAC. Sebab, data yang bocor itu adalah data pribadi lengkap, dan sangat penting milik masyarakat.
BACA JUGA: Bareskrim Bergerak Usut Dugaan Kebocoran Data Pengguna eHAC
Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu khawatir data yang penting milik penduduk Indonesia nantinya disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Sekarang ini bocornya mulai dari nomor KTP, paspor, data tes Covid-19, nomor HP, pekerjaan, bahkan alamat rumah dengan lengkap," ujar Ahmad Sahroni. (mcr8/jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Kenny Kurnia Putra