jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III RI Ahmad Sahroni meminta jajaran Polri lebih tegas dalam menegakkan aturan di titik penyekatan untuk menjatuhkan sanksi apabila kedapatan ada pemudik yang tidak punya kebutuhan mendesak.
Pernyataan itu disampaikan politikus Partai NasDem itu seiring dimulainya peniadaan mudik Lebaran dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19.
BACA JUGA: Pengumuman, Semua Pintu Masuk ke Yogyakarta Ditutup untuk Pemudik
“Sejak tadi malam pukul 00.00 penyekatan mudik sudah diresmikan. Untuk itu saya meminta kepada seluruh petugas penyekatan mudik agar jangan kasih ampun ke para pemudik yang memang tidak punya alasan mendesak," ucap Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/5).
Diketahui pihak Ditlantas Polda Metro Jaya juga telah meresmikan adanya penyekatan jalur mudik di 381 titik di berbagai wilayah.
BACA JUGA: Demonstran Hardiknas Tersangka, Rachman Thaha Singgung Komitmen Kapolri
Di lokasi penyekatan tersebut, petugas gabungan akan melakukan pemeriksaan dokumen, termasuk SIKM dan surat bebas Covid-19 bagi para pelaku perjalanan yang harus bepergian ke luar kota.
Sahroni meminta Polri tidak menoleransi pelaku perjalanan yang tidak membawa dokumen perjalanan yang dipersyaratkan. "Untuk yang begini sih harus tegas, suruh putar balik saja," tegas Sahroni.
BACA JUGA: 75 Pegawai KPK Gagal TWK, Suparji Soroti Pertanyaan soal Habib Rizieq dan Kunut
Politikus asal Tanjung Priok, Jakarta Utara itu menilai pemberian sanksi kepada pemudik sangat penting dilakukan untuk menghindari mobilitas masyarakat, mengingat penularan Covid-19 di Indonesia masih terjadi.
Belum lagi, para pemudik kebanyakan berangkat dari daerah dengan kasus penularan virus corona yang tinggi, seperti Jakarta.
“Pemberian sanksi ini penting supaya ada efek jeranya. Kalau tidak begitu akan banyak masyarakat yang terus coba ikut-ikutan mudik dengan cara yang salah. Ini sangat bahaya karena kita harus menekan mobilitas masyarakat, demi menghindari penyebaran Covid-19 ke daerah," pungkas Sahroni. (fat/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam