jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi ketat proses pengadaan laptop pelajar buatan dalam negeri sebanyak 240.000 unit di tahun 2021.
Menurut dia, pengawasan terhadap proyek pengadaan laptop senilai Rp 2,4 triliun itu penting agar pengadaannya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
BACA JUGA: Lili Pintauli Bakal Disidang, Novel Baswedan Mewanti-wanti Dewas KPK
Diketahui, pengadaan laptop itu bagian dari program digitalisasi sekolah oleh Kemendikbudristek yang disalurkan melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik ke pemerintah daerah.
Politikus NasDem itu menegaskan, bagi Komisi III DPR pengadaan apa pun yang sifatnya menggunakan anggaran negara harus dipelototi prosesnya oleh lembaga antirasuah itu.
BACA JUGA: Gus Yaqut Ucapkan Selamat Hari Raya kepada Umat Bahai, Chandra Singgung Penistaan Agama
"Hal ini tidak lain untuk mengantisipasi potensi korupsi, apalagi karena ini jumlahnya kan besar," kata Ahmad Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/8).
Pria asal Tanjung Priok, Jakarta Utara itu mengaku tidak mempermasalahkan polemik di masyarakat yang menilai harga laptopnya terlalu mahal.
BACA JUGA: Ini yang Terjadi Sebelum Anak Akidi Tio Digiring ke Mapolda Sumsel, Oalah
Untuk diketahui, nilai anggaran pengadaan laptop itu bila dihitung secara kasar mencapai Rp 10 juta per unit.
Padahal, secara spesifikasi yang ditentukan pemerintah, harga seharusnya jauh di bawah itu.
"Saya tidak mau memperdebatkan ini mahal atau murah, saya ingin serahkan saja kepada KPK agar mengawasi dengan ketat proyek ini. Ini sektor pendidikan, sangat penting bagi masa depan kita. Jadi, harus yang terbaik yang kita berikan," pungkas Ahmad Sahroni. (fat/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam