jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kemendagri menyetop sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) dari APBD sampai Pilkada serentak 2024 selesai digelar.
Hal ini disampaikan Sahroni setelah KPK mendukung Kemendagri meminta Pemda menyetop penyaluran bansos yang dibiayai APBD sampai hari pencoblosan pilkada selesai.
BACA JUGA: Gadis Remaja Jadi Tersangka Setelah Terima Video Tak Senonoh Anak Pengusaha, Sahroni Mention Kapolri
Jubir KPK Tessa Mahardhika, Kamis (14/11), mengatakan lembaganya memitigasi adanya konflik kepentingan, ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada ini.
KPK juga mengimbau masyarakat turut melakukan pengawasan politik uang sehingga Pilkada 2024 terhindari dari praktik korupsi.
BACA JUGA: Ini Lho Isi Surat JAD soal Teror Bom Panci di Kampus Unpar, Cermati Kalimatnya
Langkah KPK-Kemendagri tersebut mendapat respons positif dari Sahroni. Politikus NasDem itu tidak ingin ada pihak-pihak yang menggunakan bansos dari APBD untuk kepentingan elektoral pribadinya.
"Saya sangat sepakat dengan KPK-Kemendagri, terkait penghentian sementara penyaluran bansos sampai Pilkada serentak selesai," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).
BACA JUGA: Arogansi Ivan Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Berujung Bui, Ini Pelajaran!
Dia mengatakan waktu pencoblosan Pilkada 2024 makin dekat. Dia khawatir bansos yang bersumber dari APBD ini disalahgunakan oleh beberapa pihak, untuk kepentingan elektoral pribadi atau kelompoknya.
"Kita ingin Pilkada ini aman nyaman dan netral, jangan ada anggapan-anggapan penyalahgunaan Bansos. Jadi langkah ini sudah tepat," ujar Sahroni.
Politikus asal Tanjung Priok, Jakarta Utara itu juga menghimbau agar masyarakat melaporkan jika ada pihak-pihak yang menyalahgunakan bansos ataupun menggunakan politik uang.
"Masyarakat juga bantu laporkan kalau ada pihak-pihak yang menyelewengkan bansos, apalagi politik uang di Pilkada serentak ini. Bisa laporkan ke Bawaslu, KPK, Polri, ataupun kejaksaan, semua pintu terbuka untuk laporan-laporan seperti ini," tutur Sahroni.
Dia berharap semua pihak turut menjaga kualitas demokrasi, dengan berkompetisi secara fair.
"Sama-sama kita jaga kualitas Pilkada serentak ini. Berkompetisilah secara adil, jangan gunakan cara-cara yang mencoreng nilai demokrasi," ucap Ahmad Sahroni.(fat/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam