jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta dukungan seluruh rakyat Indonesia agar jangan membiarkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berdiri sendiri dalam menuntaskan masalah di internal Polri, termasuk persoalan Irjen Pol Ferdy Sambo.
Sebab, bisa jadi kelompok Sambo akan balik melawan melalui berbagai proxy.
BACA JUGA: Ada Pertemuan Kapolri dengan Ferdy Sambo sebelum Kematian Brigadir J Heboh
Terlebih bila dugaan uang haram Polisi Sambo nyata adanya dan tersembunyi dalam ruang rapat.
Bahkan, dengan amunisi yang sangat besar ini bisa membayar siapa saja untuk melawan Kapolri.
BACA JUGA: Kapolri Sebut Motif Irjen Ferdy Sambo Mengeksekusi Brigadir J Sudah Mengerucut, Apa Itu?
“Tentu hal ini tidak kita harapkan terjadi. Kita membutuhkan Polri tegak berdiri. Sebab, alangkah mengerikannya bila Polri mengalami demoralisasi,” ujar Said di Jakarta, Rabu (24/8).
Menurut Said, kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J tidak sia-sia.
BACA JUGA: 5 Catatan Said Abdullah Soal Penembakan Brigadir J, Nomor 4 Singgung Penonaktifan Irjen Ferdy Sambo
Pengorbanannya justru membuka tirai gelap perilaku menyimpang dari segambreng oknum kepolisian di bawah kendali dan pengaruh polisi Sambo.
Konon, ujar Said, pengaruh Irjen Ferdy Sambo sangat besar di internal kepolisian. Apalagi, jabatan struktural dan fungsionalnya sebagai Ketua Satgasus sekaligus Kepala Divisi Propam Mabes Polri memang sangat memungkinkan peran itu dimainkannya.
Bahkan karena posisinya yang sangat strategis itu nyaris membungkam peristiwa kelam atas kematian Brigadir J.
“Kita patut bersyukur, asa idealisme masih ada di antara para petinggi di Mabes Polri. Rintangan “obstruction of justice” berhasil disingkirkan oleh Kapolri dan jajarannya,” ujar Said.
Alhasil, bukan hanya kronologis kematian Brigadir J yang terkuak makin benderang, tetapi dugaan praktik menyimpang kelompok Sambo yang membekingi perjudian muncul di permukaan.
Lebih dahsyat lagi, segambreng polisi yang tidak profesional, yang merintangi penyidikan di copot dari jabatannya.
“Kenyataan ini tentu sangat menyakitkan, bahkan mencoreng moreng citra kepolisian. Kapolri menyebut citra Polri jatuh ke level 28 persen akibat ulah Polisi Sambo,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Lebih lanjut, Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengatakan upaya membongkar prilaku negatif oknum polisi tidak dijumpai pada era sebelumnya.
Bahkan aib akan ditutup rapat atas nama esprit de corps sekalipun melawan hukum dan keadilan.
Namun di era Kapolri sekarang ini semua diungkap secara terang benderang.
Terbukti, Kapolri secara transparan membuka kasus Polisi Sambo ini. Hal ini mengonfirmasikan, janji transformasi Polisi PRESISI terbukti bukan pepesan kosong, tetapi nyata adanya.
“Saya sangat mengapresiasi langkah tegas Kapolri ini,” imbuhnya.
Dia mengatakan bangsa Indonesia tetap membutuhkan polisi, tetapi bukan sekadar sebagai penjaga malam.
Namun, Polisi yang benar-benar menjadi pelindung dan penganyom rakyat.
“Saya mendukung penuh rotasi dan mutasi, bahkan hukuman bila ada anak buah Kapolri sebatas bermain kata kata. Saya berkeyakinan masih banyak sumber daya polisi yang profesional dan berintegritas, tegak lurus menjalankan visi misi PRESISI,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Said, saatnya menyediakan gelanggang kompetisi karir atas kompetensi, dan loyalitas pada visi PRESISI.
“Boleh saja ada “lompatan” karir bila garisnya adalah kompetensi, dan loyalitas pada visi PRESISI,” tegasnya.
Politikus senior PDI Perjuangan ini menjelaskan ulah Polisi Sambo ini telah menguras energi, bahkan bukan hanya energi Polri, tetapi energi bangsa.
Polisi Sambo telah menginterupsi waktu dari jalannya program presisi. Oleh karena itu, saatnya Kapolri membidikkan pandangannya ke depan, mengakselerasikan kembali agenda program PRESISI.
Untuk mengejawantahkan program PRESISI, agenda jangka pendek, Polri memiliki peran penting dalam menjaga kesuksesaan program subsidi, baik energi maupun pangan.
Sebab, kedua program menyangkut hajat hidup orang banyak.
Pendek kata, Polri menghadapi tantangan kedepan yang kompleks.
Apalagi, perubahan perubahan gangguan keamanan strategis sedemikian cepat.
Menurut Said, tuntutan penyesuaian bentuk organisasi, kecakapan personil, dukungan teknologi, dukungan menopang kelancaran program strategis pemerintah serta kebutuhan model pengawasan dan pembinaan personil kepolisian mengharuskan jawaban yang nyata dilapangan.
“Bukti nyata ini akan menjadikan polisi kita penuh asa,” pungkas Said.(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich Batari