jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah berharap pemerintah bisa membuat kebijakan konkret menyikapi kelangkaan minyak goreng dan melonjaknya harga komoditas tersebut.
Contohnya, kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, pemerintah bisa membatasi keran ekspor minyak sawit mentah atau CPO.
BACA JUGA: Said Abdullah PDIP Mengkritisi Fatwa Haram Soal Wayang, Poin 4 Singgung MUI, Kemenag dan BNPT
"Presiden harus ambil tindakan tegas, setop ekspor CPO," kata Said ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3).
Dia mengatakan bahwa langkah setop ekspor tidak akan menuai protes negara asing.
BACA JUGA: Puan Maharani Melantik Putra Said Abdullah Jadi Bendum DPP BMI
Toh, beberapa negara juga melakukan pembatasan pada komoditas lain.
Semisal Thailand yang membatasi ekspor untuk beras.
BACA JUGA: Minyak Goreng Langka, Ada Kaitan dengan Wacana Perpanjang Masa Jabatan Presiden?
Negara Gajah itu tentu melihat kebutuhan dalam negeri sebelum mengekspor kebutuhan pokok tersebut.
"Thailand itu eksportir beras, tetapi dia (Thailand, red) akan berhitung juga. Beras tidak akan diobral juga sekarang oleh Thailand, karena rakyatnya juga takut kelaparan," beber Said.
Menurut legislator Daerah Pemilihan XI Jawa Timur itu, pembatasan keran ekspor bisa dilakukan secara kondisional hingga kelangkaan minyak goreng teratasi secara sementara.
Namun, kata Said, pemerintah perlu juga menyusun rencana strategis agar kelangkaan minyak goreng tidak terjadi lagi di Indonesia tanpa harus membatasi keran ekspor pada masa mendatang.
"Membuat peta jalan seperti apa? Kebutuhan pangan nasional kita itu seperti apa, sehingga ada mitigasi di dalam peta jalan itu," tutur mantan Bendahara DPP Banteng Muda Indonesia itu. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waduh! 6 Produsen Minyak Goreng Tutup, Menperin Diminta Bertindak
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Aristo Setiawan