jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Maluku Utara Said Amir menyesalkan sikap Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) yang mendukung langkah Presiden Jokowi menjadikan mereka pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Padahal PB PGRI paham betul, keinginan guru honorer K2 adalah menjadi PNS.
“Ibu ketum PB PGRI kan tahu kebijakan PPPK belum tentu mengakomodir semua tenaga honorer K2. Apakah ada jaminan PermenPAN-RB yang akan disusun nanti bisa berpihak kepada guru honorer?," kata Said kepada JPNN, Rabu (12/12).
BACA JUGA: Titi Sebut Nama Organisasi yang Konsisten Bela Honorer K2
Tidak adanya solusi yang berpihak pada honorer K2 ini, membuat mereka berpikir untuk menentukan pilihan siapa calon pemimpin 2019. Pilihan akan jatuh pada sosok negarawan yang mau membela hak-hak honorer K2.
“Sebagai rakyat, kami punya hak memilih siapa saja dalam pilpres April 2019. Jadi jangan dibatasi,” ucapnya.
BACA JUGA: Unifah: PB PGRI Netral, Tetap Dorong Revisi UU ASN
Kalau akhirnya, honorer K2 mengambil sikap politik menurut Said itu sah-sah saja. Apalagi kebijakan Presiden Jokowi juga erat kaitannya dengan politik.
Honorer K2 akan berpihak kepada siapa saja yang mau memperjuangkan hak-hak mereka. Said yakin hanya kebijakan politik yang bisa mengantarkan honorer K2 menjadi PNS. Seperti pula kebijakan politik untuk bidan desa PTT dan guru bantu DKI Jakarta.
BACA JUGA: Simak Kata Ketua Honorer K2 soal Sikap Politik Pilpres 2019
"Kami sarankan PB PGRI cek di lapangan siapa saja pengurusnya main politik. Kemudian bantu perjuangkan honorer K2 menjadi PNS. Bukan mendorong ke PPPK," tandasnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Uni Harus Perjuangkan Honorer, Bukan jadi Jubir Pemerintah
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad