jpnn.com, JAKARTA - Hari ini direncanakan rapat kerja Komisi X DPR dengan MenPAN-RB Syafruddin dan Mendikbud Muhadjir Effendy membahas penyelesain honorer K2 (kategori dua). Agenda ini disambut sikap pesimistis para pentolan honorer K2.
“Kami akan lihat apakah dalam raker nanti anggota dewan yang bicara di media sama kerasnya saat bicara langsung di depan menteri. Semoga anggota komisi X banyak yang hadir dan membela suara honorer," kata Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta Nurbaiti kepada JPNN, Rabu (11/12).
BACA JUGA: Unifah: PB PGRI Netral, Tetap Dorong Revisi UU ASN
Sikap pesimistis juga ditunjukkan Ketum FHK2I Titi Purwaningsih. Dia mengungkit rapat gabungan tujuh komisi dengan pemerintah pada 23 Juli 2018.
Judulnya indah sekali, yakni penyelesaian tenaga honorer K2, tapi hasilnya rekrutmen CPNS umum. K2 hanya diberi formasi 13 ribuan untuk usia 35 ke bawah. Itupun hanya untuk Dinas Pendidikan dan Kesehatan.
BACA JUGA: Simak Kata Ketua Honorer K2 soal Sikap Politik Pilpres 2019
"Saya jadi ingat kejadian tersebut. Judul dan realisasinya tidak sama. Justru terbalik judulnya penyelesaian hasilnya mematikan honorer K2 menguntungkn CPNS umum yang terus diperjuangkan. Yang tidak lolos passing grade pun jadi bisa lolos karena dirangking," tuturnya.
Anehnya, kata Titi, tidak ada yang protes. Semua diam seribu bahasa dan mengaminkan hasilnya. Sampai rekrutmen CPNS umum dilaksanakan dan hasilnya juga tidak sesuai, anggota DPR tetap diam serta terus mengaminkan.
BACA JUGA: Uni Harus Perjuangkan Honorer, Bukan jadi Jubir Pemerintah
BACA JUGA: Unifah: PB PGRI Netral, Tetap Dorong Revisi UU ASN
"Di mana suara-suara yang membela hak K2? Sudah tidak terdengar lagi di DPR RI. Yang tetap konsisten bela K2 hanya ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia)," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pentolan Honorer K2: Pemerintah Hemat Triliunan Rupiah
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad