jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri memang tidak punya masalah secara personal dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Benar, baik," kata dia menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8).
BACA JUGA: Singgung Pejabat Malas Keliling, Megawati: Nonsense, Enggak Langgeng
Ketua Banggar DPR RI itu mengatakan Megawati hanya mengkritisi hal-hal berkaitan ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia tetap sesuai jalur.
Semisal, lanjut Said, Megawati yang mengkritisi perpanjangan masa jabatan Presiden RI menjadi tiga periode.
BACA JUGA: Megawati: Saya Sama Presiden Baik-Baik Saja, Emang Kenapa?
"Ketika masalah masuk dalam persoalan ketatanegaraan dan demokrasi, maka Ibu akan selalu menjaga itu. Ibu akan konsisten," lanjutnya.
Said menyebutkan sisi kritis Megawati terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden RI menandakan putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu sangat menghormati konstitusi.
BACA JUGA: Megawati Minta Semua Pihak Bersikap Adil dalam Pilkada 2024
"Artinya apa? Jadi, ayolah kita semua taati konstitusi kita. Jangan ngotak-atik konstitusi. Kan, itu saja pesan clear-nya yang mau disampaikan," katanya.
Sebelumnya, Megawati menyatakan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Pernyataan demikian sekaligus menepis anggapan hubungan Ketum PDI Perjuangan itu dengan kepala negara sedang renggang.
"Tadi sebelum ke sini enggak tahu siapa, mengomong, mengatakan saya tidak ini (baik) sama presiden. Lho, enaknya, saya sama presiden baik-baik aja, emang kenapa?" kata Mega dalam pidatonya di acara Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka kepada Gubernur Seluruh Indonesia di Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (5/8).
Dia pun menyinggung adanya pihak yang menuding hubungannya dengan Jokowi renggang, imbas penolakan Ketua Dewan Pengarah BRIN itu terhadap perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Presiden Kelima RI ini sudah bertanya kepada ahli tata negara, dan hasilnya ialah perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode melanggar konstitusi.
"Mana ahli hukum? Itu ranah konstitusi, saya enggak punya hak katakan boleh atau tidak, itu mesti MPR karena apa, dari presiden sumur hidup waktu reformasi diubah TAP MPR-nya. Saya tanya ahli tata negara, TAP-nya masih berlaku? Yes," kata Megawati. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Megawati Sebut Banyak Pejabat Lupa Semangat Kemerdekaan
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan