jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PAN di MPR Saleh Partaonan Daulay menyesalkan peristiwa dibatalkannya tablig dan ceramah agama Ustaz Abdul Somad (UAS) di beberapa tempat. Apalagi, alasan pembatalan disebut kurang jelas dan terkesan dibuat-buat.
Daulay khawatir peristiwa yang dialami UAS menjadi preseden buruk bagi kebebasan menjalankan ajaran agama di Indonesia.
BACA JUGA: Ustaz Abdul Somad Kirim Video ke Bupati Bangka Tengah, Pastikan Hadir
“Katanya, harus mengembangkan budaya toleransi. Kalau betul menjaga toleransi mestinya tidak ada pembatalan acara seperti itu," ujar Daulay di Jakarta, Rabu (9/10) malam.
Lagian, tambah Daulay, UAS diundang untuk ceramah. Pihak pengundang tentu sudah mempertimbangkan segala sesuatu sebelum melayangkan undangan. Karena itu, ketika ada pembatalan tiba-tiba, Daulay khawatir bakal menimbulkan banyak tanda tanya.
BACA JUGA: UAS Dipolisikan Menistakan Agama, Begini Pendapat Sarjana Hukum Muslim
"Saya kira yang paling tidak mengenakkan adalah rencana kegiatan ceramah UAS juga dibatalkan di UGM, salah satu lembaga pendidikan tinggi ternama di Indonesia," ucapnya.
Menurut legislator asal Sumatera Utara ini, alasan yang disampaikan pihak UGM sepertinya juga kurang mengena.
BACA JUGA: Akun Twitter Said Didu Diretas untuk Menjelekkan UAS
"Mestinya tidak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan oleh insan akademis untuk mengikuti kegiatan keagamaan seperti itu," katanya.
Daulay meyakini semua pendengar UAS pasti memiliki tingkat kekritisan yang memadai untuk mengikuti ceramah dan pengajian seperti yang rencananya diisi dengan ceramah UAS.
“Kalau soal tempat, saya kira tidak masalah. Kan pelaksanaannya di mesjid kampus. Nah, ceramah agama tentu tempatnya di mesjid. Jadi, mestinya tidak ada yang salah," katanya.
Lebih lanjut Daulay menyatakan, andaikata ceramah, pengajian, dan tablig yang rencananya menghadirkan UAS sebagai pembicara tetap dilaksanakan, dan kemudian ditemukan masalah dalam substansi ceramahnya, tentu bisa diperdebatkan dan didiskusikan.
"Jika ada yang melanggar aturan perundangan, bisa dilaporkan pada pihak yang berwajib. Ini kan belum terjadi, sudah dibatalkan. Sekali lagi, ini tentu sangat tidak baik," pungkas Daulay. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang