jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengaku miris skandal politik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dengan elite partainya jelang Pilpres lalu, harus menyeret kelembagaan pemberantasan korupsi itu.
Ini dikatakan Masinton, karena aktivitas politik Abraham Samad selaku pribadi sekaligus pejabat negara soal pertemuan yang diungkap Plt Sekjen DPP PDI Perjuangan, justru dibantah dan dijawab oleh Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi.
BACA JUGA: Sering Didemo, Menteri Susi Ngadu ke Jokowi
"Kita miris urusan Abraham Samad kemudian jadi urusan institusional KPK, beberapa bantahan AS soal Hasto dijawab oleh Johan Budi," kata Masinton di gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/2).
Politikus anyar yang masuk ke Senayan lewat daerah pemilihan DKI Jakarta itu juga menyayangkap KPK sebagai lembaga terhormat dan melakukan pemberantasan korupsi dipimpin oleh orang-orang yang tidak jujur.
BACA JUGA: Anak Buah Megawati Sebut Andi dan Rini Jauhkan Jokowi dari PDIP
Karena itu dia berharap masalah ini tidak hanya diselesaikan oleh internal KPK melalui Komite Etik dengan mengenyampingkan dugaan pidana pelanggaran Undang-undang KPK atas apa yang dilakukan Samad.
"Saya tidak tahu apakan AS bohongi pimpinan lain. Komite etik lebih ke internal. Persoalan di internal tidak bisa kesampingkan dugaan pidana yang disangkakan kepada AS sesuai undang-undang KPK. Banyak dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan AS," tegasnya.
BACA JUGA: Jonan: Kalau Cuma Bisa Ngomong, Anak Saya juga Bisa
Apakah Abraham Samad harus mengundurkan diri dari lembaga yang dipimpinnya itu? Masinton tidak menjawab secara eksplisit. Dia mengatakan seharusnya pimpinan KPK tidak boleh bohong.
"Pimpinan KPK tidak boleh bohong dan AS telah berbohong. Awalnya dia bantah lalu diakui dengan berbagai retorika. Dengan pengakuan dia itu, maka AS telah berbohong (soal pertemuan dengan Hasto Cs)," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mulai Curiga Jokowi Hanya Membual soal Poros Maritim
Redaktur : Tim Redaksi