jpnn.com, JAKARTA - Solidaritas Ulama Muda Jokowi alias Samawi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyentil pernyataan Prabowo Subianto yang mengesankan seolah-olah uang negara banyak bocor ke luar negeri.
Sekretaris Samawi NTB, Ustadz Muzayyin Akhiri Al-Abhar menilai bahwa apa yang diucapkan Calon Presiden 02 itu sama dengan menunjuk dirinya sendiri. Bagi dia, pernyataan Prabowo itu paradoks.
BACA JUGA: BPN Prabowo - Sandi Rancang Konsep Pemerintahan Kolaboratif
Mantan Danjen Kopassus TNI AD itu terkesan membuat framing seolah-olah pemerintah membiarkan banyak uang negara lari ke luar negeri.
"Padahal wakilnya Sandiaga Uno tahun 2016 dan 2017 masuk dalam daftar Panama Papers dan Paradise Papers, sebuah data yang berisikan penggelapan dan pengemplangan pajak oleh pengusaha RI di luar negeri," ujar Muzayin dalma keterangan yang diterima JPNN, Minggu (31/3).
BACA JUGA: Isu Kebebasan Beragama Dinilai Sepi Dalam Kampanye dan Debat Capres
Selain tercatat dalam panama dan paradise papers, kata Muzayin, Sandiaga pada tahun 2016 juga ikut program tax amnesti.
"Artinya sebagai pengusaha, Sandiaga tidak tertib dalam membayar pajak. Prabowo harusnya sebelum ngomong lihat dulu bagaimana track record wakilnya dan orang yang di sekelilingnya," tegas Muzayin.
BACA JUGA: Mayjen (Purn) Saurip Kadi Komentari Prabowo: Na’uzubillahiminzalik
Selain persoalan kebocoran anggaran ke luar negeri, Prabowo yang menganggap Tentara Nasional Indonesia lemah merupakan wujud penghinaan kepada TNI yang selama ini sudah mendapatkan berbagai macam prestasi dan pengakuan luar negeri.
“Dari data Global FirePower, Indonesia berada di peringkat 15 dengan kekuatan militer terbaik dunia, sementra Singapore beraada diperingkat 59. Khawatir boleh, tapi jangan tebar ketakutan berlebihlah Pak Prabowo itu," ungkap Muzayyin.
Terkait masalah keamanan, lanjut Muzayin, itu tidak hanya persoalan perang menghadapi negara luar, tapi juga menyangkut keamanan dalam negeri. Terkait ini, Presiden Jokowi selaku capres petahana telah melakukan berbagai langkah antisipasi.
"Pak Jokowi telah membubarkan HTI, karena mengancam ideologi Pancasila adalah bentuk antisapasi keamanan, dan infiltrasi HTI ke Indonesia adalah bahaya laten. Itu adalah bentuk ‘early warning system," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Yakin Mengulangi Kemenangan Besar di Sulawesi Selatan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam