jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkap sebuah cerita sebelum Gerindra memutuskan bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi, hingga Prabowo Subianto bersedia menjadi menteri pertahanan.
Hal ini disinggung Fadli lewat program NGOMPOL (Ngomongin Politik) JPNN.com, beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Ini Alasan Fadli Zon Tak Pernah Mengkritik Menhan Prabowo
Awalnya, Anggota DPR RI itu mengatakan bahwa dirinyalah yang mendorong Ketum Gerindra Prabowo Subianto masuk kabinet.
"Saya memang tidak berkeinginan jadi menteri, malah saya yang mengusulkan Pak Prabowo menjadi menteri pertahanan. Tadinya Pak Prabowo mau menunjuk orang-orang saja, beliau di luar," ucap Fadli, dalam program NGOMPOL di channel Youtube JPNN.com, Selasa (14/7).
BACA JUGA: Semoga Prabowo Bijak Menyikapi Tugas Baru dari Jokowi
Ketika itu, Fadli berusaha meyakinkan Prabowo untuk menjadi menhan jika Gerindra memang berada di kabinet.
Sedikitnya ada delapan alasan yang menjadi pertimbangan, meskipun tidak semua diungkap oleh politikus asal Sumatera Barat ini.
BACA JUGA: Intip Spesifikasi Rantis Maung yang Digeber Menhan Prabowo
"Saya sampaikan ada delapan alasan kepada Pak Prabowo untuk menjadi menteri pertahanan. Kemudian disampaikan kepada pihak itu (Jokowi-red). Ya daripada tanggung, mendingan jadi menteri pertahanan," lanjut Fadli.
Beberapa alasan yang diungkap Fadli antara lain bahwa posisi menteri pertahanan itu strategis karena bicara tentang bagaimana mempertahankan kedaulatan NKRI.
Bidang ini menurutnya memang keahlian mantan Danjen Kopassus tersebut.
"Pak Prabowo juga expert di bidang itu. Saya kira satu-satunya keputusan Jokowi di awal itu yang paling tepat ya mengangkat Pak Prabowo menjadi menhan," kata Fadli sembari tersenyum.
Pada kesempatan itu, Fadli juga menepis anggapan bahwa Gerindra menerapkan koalisi setengah hati, gara-gara dirinya dianggap selalu memberikan kritikan tajam terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Menurut Fadli, selama ini banyak orang keliru dalam memahami demokrasi.
Padahal, sesuai konstitusi, dirinya sebagai anggota DPR diberi mandat oleh rakyat untuk mengawasi kinerja pemerintah.
Tidak boleh kemudian dalam sistem presidensiali, mau menjalankan demokrasi, tetapi parlemennya dikooptasi oleh pemerintah.
Hal itu ditegaskan Fadli berbahaya bagi demokrasi.
"Ini cara berpikir yang perlu dikoreksi. Seolah-olah (partai) kalau ketumnya dimasukkan ke dalam eksekutif maka anggota DPR-nya harus ikut apa saja kata eksekutif. Itu bukan demokrasi dong. Ngapain ada DPR. Bubarin saja DPR kalau cara berpikirnya seperti itu," tandas Fadli. (fat/jpnn)
VIDEO: Cerita Fadli Zon Soal Penunjukan Prabowo Sebagai Menhan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam