jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyampaikan harapan dan refleksinya menyambut Tahun Baru 2023.
Menurut Syarief, 2022 menjadi tahun pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang dengan susah payah terlewati dengan cukup baik.
BACA JUGA: Tolak Proporsional Tertutup, Syarief Hasan: Rakyat yang Harus Menentukan
Namun demikian, berbagai dinamika kebangsaan yang terjadi sepanjang tahun tersebut menyiratkan beberapa catatan kritis.
Berbagai kebijakan pemerintah menyisakan banyak tanda tanya yang berdampak nyata terhadap keberlanjutan hidup rakyat.
BACA JUGA: Syarief Hasan Dorong Warga Bogor Berpartisipasi dalam Pemilu 2024
Legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu menyebutkan pandemi Covid-19 yang pernah menimpa Indonesia menyebabkan munculnya masalah ekonomi dan sosial di tengah masyarakat.
Akibatnya hampir 3 juta orang kehilangan pekerjaannya, baik karena di-PHK oleh perusahaan hingga karena perusahaannya telah gulung tikar.
BACA JUGA: AHY Sindir Jokowi Hanya Gunting Pita, Syarief Hasan: Faktanya Memang Begitu
"Tentu kita berharap, setelah pemerintah dapat mengatasi Covid-19 dan ekonomi yang mulai membaik, rakyat yang berada pada usia kerja mendapat prioritas dalam penyediaan lapangan kerja sehingga mereka memiliki pekerjaan kembali pada 2023 ini," ujar Syarief melalui keterangan yang diterima, Minggu (1/1).
Syarief juga mendesak pemerintah agar tidak terus mempersulit masyarakat dengan kebijakannya, seperti kenaikan BBM dan bahan pokok.
Pasalnya, selama 2022 beberapa bahan pokok mengalami kenaikan harga.
Bahkan, minyak goreng sempat mengalami kenaikan fantastis hingga mengalami kelangkaan di pasaran.
Tidak hanya itu, Syarief menilai pemerintah juga membuat kebijakan yang tidak pro rakyat dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni pertalite dan solar sehingga berdampak pada inflasi.
Padahal menurutnya, stabilitas inflasi sangat berdampak pada ketahanan ekonomi nasional.
"Pemerintah perlu memfasilitasi koperasi dan UMKM dan terus memastikan akses permodalan yang mudah, fasilitasi berkelanjutan, dan permudah legalitasnya. Ini langkah nyata yang harus dilakukan pemerintah," tegasnya.
Pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dan bantuan permodalan harus dipermudah, diperluas disesuaikan dengan karakteristik koperasi dan UMKM.
"Pada era Pak SBY, keberpihakan ini sangat nyata terlihat dan kami dari Fraksi Partai Demokrat pun terus memberikan perhatian kepada UMKM dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional," ujarnya.
Meskipun pertumbuhan ekonomi sempat membaik, namun Syarief Hasan memberikan catatan penting, khususnya pada persoalan utang luar negeri.
Tercatat, utang Indonesia lebih dari Rp 7.554 triliun atau hampir setara 41 persen dari PDB.
Syarief mengungkapkan rasio debt service terhadap penerimaan mencapai 46,77 persen dan rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan mencapai 19,06 persen melampaui rekomendasi IMF dan BPK yang berarti semakin membahayakan keuangan nasional.
Dalam hasil review atas kesinambungan fiskal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan terjadi tren penambahan utang Indonesia dan biaya bunga yang melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga berbahaya bagi kondisi fiskal nasional.
"Pemerintahan Jokowi mesti mencontoh kebijakan Presiden SBY, di mana Indonesia berhasil menekan rasio utang hingga di angka 24 persen dan memacu ekonomi tumbuh konsisten rata rata 6,0 persen," kata politikus senior Partai Demokrat itu.
Syarief menyampaikan Indonesia kala itu menjadi salah satu negara dari 3 negara dengan pertumbuhan tertinggi di dunia.
"Pemerintah harus kreatif dan inovatif dalam menggali dan mengoptimalisasi sumber-sumber penerimaan dalam negeri tanpa mengandalkan utang luar negeri yang membahayakan keuangan nasional," ungkap profesor di bidang strategi manajemen koperasi dan UKM tersebut.
Menurut Syarief, utang yang menggunung adalah dampak langsung dari kebijakan proyek mercusuar yang masih polemis bagi kemaslahatan rakyat.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang kerap kali dikritik publik terbukti menyelip banyak persoalan.
Biaya investasi yang membengkak sangat mungkin tercatat menjadi kerugian keuangan negara.
Sama halnya dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menurut Syarief sangat ambisius dan terkesan kejar target.
"Kita semua khawatir ini akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya, bahkan generasi kita kemudian. Padahal, sejatinya infrastruktur ini ditujukan untuk manusia, membawa kemaslahatan bagi publik," terangnya.
Dalam konteks kebijakan luar negeri, Syarief mengapresiasi pemerintah yang telah menjalankan tanggung jawab Presidensi G20 2022 dengan baik dan akan memegang keketuaan ASEAN 2023.
Syarief berharap dari perhelatan akbar tersebut, pemerintah dapat mendorong kerjasama strategis antara Indonesia dengan negara lain yang saling menguntungkan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dia juga mendorong pemerintah untuk terus berkontribusi dalam perdamaian dunia dengan berprinsip pada politik bebas aktif sebagaimana amanat UUD 1945.
Dalam konteks demokrasi, Syarief Hasan juga mengecam keras adanya isu-isu penundaan Pemilu 2024.
Dia menilai penundaan Pemilu hanya akan menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan nasional hingga pelanggaran konstitusi UUD 1945.
"Tokoh-tokoh yang selalu mendengungkan penundaan Pemilu harusnya menghormati konstitusi dan penyelenggara Pemilu 2024, serta mendengarkan aspirasi rakyat yang tidak menginginkan penundaan Pemilu 2024," pesannya.
Syarief menegaskan Fraksi Partai Demokrat akan terus mengawal proses Pemilu 2024 agar berjalan dengan baik, lancar, dan tepat waktu sesuai konstitusi.
Syarief juga memandang perlunya menekan agar oligarki politik tidak semakin kuat dengan mengevaluasi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang membatasi peluang putra atau putri terbaik bangsa maju dalam pemilihan presiden.
Dia mengatakan sudah seharusnya aturan syarat presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional yang sekarang berlaku membatasi pilihan rakyat memilih calon pemimpin dihapus.
"Jika memang kita konsisten pengajuan calon presiden hanya dilakukan oleh partai politik sebagaimana amanat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka setiap partai politik yang telah lolos ambang batas parlemen punya hak, peluang dan posisi yang sama dalam mengajukan calon pemimpin bangsa," paparnya.
Dalam konteks hukum, adanya sejumlah legislasi yang memicu kontroversi publik, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan KUHP menjelaskan kelemahan pemerintah dalam menyerap aspirasi rakyat.
"Padahal seharusnya setiap regulasi mendapatkan masukan, saran, dan partisipasi publik seluas-luasnya," tegasnya.
Menurutnya, putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja 'konstitusional bersyarat' menjadi bukti lemahnya pemerintah dalam menyusun kerangka kebijakan yang partisipatif, demokratis, dan konstitusional.
Di sisi lain, klausula 'penyerangan kehormatan presiden dan/atau wakil presiden' dalam KUHP menyisakan kecemasan dan ancaman terhadap demokrasi.
Bahkan yang lebih disayangkan, pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja di akhir tahun.
Pada 30 Desember 2022, Presiden Jokowi menandatangani Perpu Cipta Kerja sekaligus mencabut pemberlakuan PPKM.
"Ini ironi dan anomali kebijakan," ungkapnya.
Anggota Komisi Pertahanan DPR ini mendorong penguatan keamanan nasional dan pertahanan negara.
Dia berharap sistem keamanan nasional terus dilakukan pembenahan dengan pendekatan yang humanis.
Selain itu, sistem pertahanan negara juga harus terus diperkuat dengan memperhatikan perbatasan-perbatasan negara, khususnya Laut Natuna Utara.
"Saya berharap Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono berkolaborasi dengan kepolisian dan elemen lainnya dapat terus menjaga kedaulatan NKRI," pesannya.
Syarief juga memberikan perhatian serius terhadap isu kebencanaan di Indonesia.
Pada akhir 2022, terjadi bencana di Kabupaten Cianjur dan sekitarnya yang membuat kerusakan dan jatuhnya korban jiwa.
Dia berharap pemerintah segera membangun disaster warning system untuk mencegah potensi korban jiwa di lokasi potensi bencana alam dan segera menyelesaikan pembangunan rumah atau relokasi rumah untuk para korban bencana alam di berbagai daerah.
Tahun 2023 diproyeksikan menjadi tahun yang menantang dan dibayangi ketidakpastian.
Ancaman resesi, bahkan stagflasi, dinamika geopolitik kawasan dan global, serta terganggunya rantai pasok komoditas global, krisis energi, dan lingkungan akibat dampak dari perang Rusia-Ukraina harus diwaspadai.
Perkembangan geopolitik di beberapa kawasan global juga menjadi ancaman bagi ekonomi global khususnya neraca perdagangan semua negara termasuk Indonesia.
Syarief menyarankan agar terus dibangun kesiapsiagaan kolektif, sinergi dengan seluruh pemangku kebijakan dalam tataran regional dan global.
"Indonesia harus ikut mampu menjadi pemain kunci dalam mewujudkan arsitektur keamanan dan perdamaian dan ekonomi global sesuai perannya dalam G-20 sebelumnya dan sebagai ketua ASEAN saat ini," harap Syarief.
Dalam kesempatan ini, Syarief secara pribadi mengucapkan syukur dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak atas pencapaiannya pada 2022.
"Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga saya atas dukungannya selama ini," ucapnya.
Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai mentor dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta seluruh keluarga besar Partai Demokrat.
"Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak dan seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi inspirasi saya untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara," sebutnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi