jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menolak pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang mengangkat wacana sistem proporsional tertutup pada Pemilu mendatang.
Pasalnya, sistem proporsional tertutup tidak berkesesuaian dengan semangat dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
BACA JUGA: Ketua MPR Bamsoet Ungkap Alasan Pentingnya Mitigasi Bencana Masuk Kurikulum Pendidikan
Menurut dia, sistem proporsional terbuka sesuai dengan semangat demokrasi dan reformasi.
"Salah satu semangat dari demokrasi dan reformasi adalah keterbukaan di dalam menentukan anggota legislatif yang akan menjadi wakil rakyat," kata Syarief Hasan.
BACA JUGA: Ketua MPR Bamsoet Ingatkan Semua Kontestan Pemilu 2024, Jangan Bawa-Bawa Isu Agama!
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu melanjutkan, sistem proporsional terbuka membuat rakyat bisa memilih langsung wakilnya.
"Rakyat diberikan keleluasaan untuk memilih calon pada nomor urut berapapun dan partai apapun, dengan memperhatikan kapasitas dan ketokohan calonnya," tuturnya.
BACA JUGA: Presiden Vietnam Nguyen datang ke MPR, Yandri: Perlu Meningkatkan Kerja Sama
Dia mengatakan sistem proporsional tertutup akan membawa dampak buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia.
"Sistem proporsional tertutup hanya akan merusak iklim demokrasi yang tengah dibangun di Indonesia. Partai politik akan sangat berkuasa dan tidak terbuka dalam penentuan calon yang terpilih nantinya," ungkapnya.
Dia menyebut, sistem proporsional tertutup juga akan memunculkan praktik oligarki.
Menurut dia, proporsional tertutup hanya akan menguatkan oligarki kekuasaan.
Sebab, penentu siapa yang akan terpilih menjadi legislator diserahkan kepada partai politik.
"Bukan tidak percaya, tetapi akan bermunculan orang yang bukan pilihan masyarakat di parlemen nantinya jika sistem proporsional tertutup yang diterapkan.", ujarnya.
Syarief Hasan juga mendesak Ketua KPU RI untuk meminta maaf dan tidak ikut-ikutan berpolitik praktis.
Seban, kata dia KPU merupakan lembaga yang ditunjuk untuk menjadi penyelenggara Pemilu, maka KPU harus fokus pada proses penyelenggaraan Pemilu.
"Jangan jadikan KPU sebagai alat politik praktis dengan menghadirkan narasi yang mengganggu demokrasi dan cenderung ingin menumbuhkan oligarki di parlemen. Itu bukan tugas KPU RI," jelasnya.
Senior Partai Demokrat ini juga berharap masyarakat semakin tercerahkan menjelang Pemilu 2024.
"Kami berharap, masyarakat dapat memilih wakil rakyat berdasarkan kapasitas dan ketokohannya, bukan hanya karena partai politik dan nomor urutnya. Pilihlah yang dianggap paling mumpuni menjadi wakil rakyat," ungkap Syarief Hasan.
Dia mengingatkan kepada seluruh rakyat tentang filosofi demokrasi.
"Demokrasi itu berarti kekuasaan berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan diperuntukkan untuk rakyat,".
"Kami dari Fraksi Partai Demokrasi menyampaikan dengan tegas bahwa kami menolak wacana sistem proporsional tertutup. Kami akan terus bersama rakyat," tutup Syarief Hasan. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bersilaturahmi dalam Rangkaian Hari Guru, Yandri Susanto Mengundang Sekolah-Sekolah Datang ke MPR
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian