jpnn.com - KEPULAUAN SERIBU - Masyarakat yang mendiami Kepulauan Seribu masih dihadapkan berbagai persoalan sampah. Sampah ini menjadi persoalan yang paling serius karena menjadi ancaman bagi kelestarian alam laut dan industri wisata bahari Pulau Seribu.
Pernyataan ini disampaikan calon anggota DPD Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris saat berdialog dengan sekitar 750 relawan dan pendukungnya di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu (01/04). Kata dia, sampah yang mengotor laut Pulau Seribu berasal dari sungai yang mengalir dari 13 sungai di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
BACA JUGA: Ibu Pembunuh Bayi Sendiri jadi Tersangka
“Jadi tiap hari ratusan ton sampah yang mengotori Pulau Seribu itu asalnya dari kita yang tinggal di darat. Ini mengancam kelestarian alam laut dan industri wisata bahari Pulau Seribu,” kata Fahira.
Fahira sendiri menyambut positif inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertindak cepat dengan menyediakan puluhan kapal untuk membersihkan sampah di Pulau Seribu. Namun kata dia, yang paling penting diselesaikan terkait persoalan sampah di Pulau Seriibu adalah di hulunya. Makanya perlu didorong agar ketiga pemerintah provinsi duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.
BACA JUGA: Dinas ke Jakarta, PNS Papua Barat Tewas di Hotel
“Sampah di Pulau Seribu ini mengancam kelestarian alam dan ekosistem laut. Jadi ini masalah nasional, bukan hanya Jakarta. Pulau Seribu itu aset Indonesia karena di dalamnya ada cagar alam, cagar budaya, dan taman nasional laut,” kata Fahira yang berjanji akan mendesak Pemerintah Pusat untuk ikut menyelesaikan persoalan sampah di Pulau Seribu ini jika dipercaya masyarakat menjadi anggota DPD.
Fahira mengatakan, wisata bahari adalah andalan masyarakat Kepulauan Seribu sehingga jika persoalan-persoalan mendasar ini tidak diatasi segera maka tidak hanya mengancam potensi wisata bahari tetapi juga keberlangsungan kehidupan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu, bergantung maju-tidaknya pariwisata di Kepulauan ini. Selain sampah, ketersedian air bersih dan listrik juga harus segera diatasi.
BACA JUGA: Nilai KJP Hanya Program Pencitraan Jokowi
Menurut Fahira, anggota DPD DKI Jakarta yang nantinya terpilih harus punya inisiatif menyelesaikan berbagai persoalan di Kepulauan Seribu. Memang, kewenangan DPD belum seluas DPR, tetapi anggota DPD yang dipilih langsung harus punya inovasi memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi tidak hanya terkungkung bekerja berdasarkan wewenangnya saja.
Jika dipercaya menjadi anggota DPD, Fahira akan mendorong Pemerintah Pusat ikut menyelesaikan berbagai persoalan di Kepuluan Seribu. Sampah Pulau Seribu yang berasal dari 13 sungai di tiga provinsi perlu sebuah regulasi setingkat undang-undang agar bisa dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh tiga provinsi ini. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Anggap Pungli KJP Masalah Kecil
Redaktur : Tim Redaksi