jpnn.com, JAKARTA - Calon wakil presiden Sandiaga Uno menilai rencana peleburan BP Batam sarat dengan muatan politis, sehingga membuat ketidakpastian dalam iklim investasi dan usaha.
Hal ini disampaikan Sandi kepada wartawan, Senin (31/12) menanggapi rencana pemerintah untuk melebur BP Batam dan Pemkot Batam.
BACA JUGA: Margarito Kamis: Tidak Boleh Rangkap Jabatan Publik
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan yang sangat strategis. “Ini harus diperhatikan detail mungkin. Jangan membuat keputusan yang tidak komperhensif dan holistik,” ujar Sandi.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di Batam kalah jauh dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.
BACA JUGA: Sandi Minta Penyumbang Dana Kampanye Sertakan Identitas
“Berarti ada salah pengelolaan dan gagal fokus dari pemerintah dan salah urus dari pemerintah. Nah ini yang harus diperhatikan," katanya.
Sandi juga meminta pemerintah untuk mengundang semua pemangku kepentingan di daerah Batam untuk duduk bersama dan meminta masukan dari semua pihak terkait keputusan yang akan diambil.
BACA JUGA: Sandi Siap Tes Baca Alquran, tapi Ada Hal yang Lebih Penting
“Ajak akademisi untuk meminta masukan. Ahli hukum juga. Karena ini ada beberapa undang-undang yang harus diperhatikan,” ujar Sandiaga sembari menambahkan, ada dua undang-undang yang overlaping di sini.
Sandiaga juga mengkritik pemerintah yang dianggap gagal fokus dan salah dalam pengelolaan kawasan Batam selama ini. Selama lima tahun terakhir, kata Sandi, pertumbuhan Batam menurun drastis. Padahal Batam merupakan gerbang investasi yang berbatasan langsung dengan Singapura dan tulang punggung perekonomian Provinsi Kepulaan Riau.
“Ada puluhan ribu pengusaha yang menggantungkan nasib tenaga kerja dan investasinya kepada kebijakan pemerintah,” tandasnya.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon Minta Pemerintah Tunda Rencana Peleburan BP Batam
Redaktur : Tim Redaksi