jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah untuk menunda rencana peleburan Badan Otorita Batam dengan Pemerintah Kota Batam. Ia berharap pemerintah tidak memgambil kebijakan strategis di penghujung masa pemerintahannya. Sebab hal ini dikhawatirkan akan membuat masyarakat curiga dan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
“Sebaiknya ditundalah. Kalau dipaksakan, modus itu bisa menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Orang boleh menduga itu akan jadi skandal,” kata Fadli Zon, kemarin.
BACA JUGA: Polemik PAN, Fadli Zon: Itu jadi Vitamin
Menurut Fadli, pemerintah perlu membuat kajian mendalam terkait keputusan strategis tersebut termasuk membenahi payung hukumnya.
Fadli Zon juga menyarankan pemerintah untuk menata Batam agar sesuai dengan tujuan awal dibentuknya kawasan industri dan perdagangan yang strategis. “Tidak ada urgensinya hal ini dilakukan secepatnya,” tegasnya.
BACA JUGA: Dukung Angket Freeport, Fadli Zon Yakin Ada Skandal Besar
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengingatkan pemerintah untuk tidak memgambil keputusan strategis hanya untuk kepentingan pemilu ke depan. Banyak hal yang harus dikaji dan dipertimbangan untuk mengambil keputusan strategis di penghujung masa pemerintahannya.
“Untuk masa pemerintahan yang tanggung seperti sekarang, pemerintah sebaiknya tidak mengambil kebijakan yang terlalu strategis. Sebaiknya pemerintah fokus pada penyelenggaraan pemilu yang akan segera digelar," katanya.
BACA JUGA: Kemendagri: Kisruh BP Batam Belum Diputuskan
Dia berharap keputusan yang strategis diambil oleh pemerintahan mendatang sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Menurutnya, jika pemerintah memaksakan untuk mengambil keputusan terkait BP Batam maka jelas akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Tahun Defisit, BP Batam Kini Surplus Rp 268,97 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi