jpnn.com, JAKARTA - Pakar pertanian Universitas Nasional IGS Sukartono mengatakan, acuan impor jagung sebaiknya memang dikembalikan ke data kementerian teknis yang mengurusinya.
Salah satunya ialah Kementerian Pertanian (Kementan). Menurut Sukartono, Kementan merupakan penanggung jawab produksi jagung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.
BACA JUGA: Sebaiknya Amien Rais Berintrospeksi ketimbang Serang Program Sertifikat untuk Rakyat
"Kementan saya rasa paling mengetahui kondisi saat ini. Jadi, tidak salah juga kalau sewaktu debat capres, Pak Jokowi pakai data Kementan," ujar Sukartono, Rabu (20/2).
Sukartono mengatakan, validitas data yang disebutkan Jokowi tentang berkurangnya impor jagung bisa saja benar.
BACA JUGA: Padukan Relawan dengan Strategi Tokcer agar Jokowi-Maruf Moncer
"Sebab, kan, Kementan yang pegang produksi. Kementan juga menghitungnya, mengetahui berapa total semua, dan kebutuhan ke mana saja pasokannya," ucap Sukartono.
Sukartono juga menyinggung mengenai data impor jagung yang disampaikan Jokowi saat debat memakai data kementerian.
BACA JUGA: Abah Maruf Mantapkan Kemenangan di Tanah Kelahiran JK
Pasalnya, hingga kini belum ada kepastian metodologi perhitungan pasti dari Badan Pusat Statistik (BPS) seperti untuk beras kala itu.
Karena itu, sambung Sukartono, sangat ketika Kementan dijadikan referensi data sebagai lembaga yang membantu kinerja presiden untuk sektor pangan.
Sebelumnya, saat debat calon presiden lalu, Jokowi menyebutkan bahwa impor jagung pada 2018 menurun drastis menjadi 180 ribu ton pipilan kering (PK).
Tahun 2015, kata Jokowi, Indonesia masih mengimpor jagung 3,5 juta ton PK. Oleh sebab itu, produksi jagung nasional kini surplus 3,3 juta ton PK.
Jokowi mengungkapkan, data impor jagung tersebut diambil berdasarkan informasi dari kementerian. Namun, BPS menghitung, tahun 2018 Indonesia mengimpor jagung sebanyak 737,22 ribu ton PK. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Mulai Sekarang Harus Siap-Siap
Redaktur & Reporter : Ragil