jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah diminta untuk tidak menelan mentah-mentah usulan Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) mengenai peniadaan Premium (RON 88) dan menggantikannya dengan RON 92.
Hal itu diminta oleh Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria saat diskusi bertajuk 'Selamat Tinggal Premium' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (27/12).
BACA JUGA: Tiba di Jayapura, Jokowi Injak Piring Bundar
"Ketika (premium) tidak bisa disuplai, rakyat akan bergolak, tapi pemerintah yang akan terkena dampaknya langsung. Lebih baik dikaji dulu lah," ujarnya.
Mengenai kesiapan Pertamina yang dapat menyediakan RON 92 atau pertamax dinilainya hanya ungkapan saja. Sebab menurutnya, pertamax selama ini dikenal sebagai komoditas yang dominan didapat melalui impor.
BACA JUGA: Hapus Premium Diyakini Efektif Singkirkan Mafia BBM
"Kalau Pertamina itu bilang sanggup (produksi pertamax), itu omdo," cibirnya.
Kendati begitu ia mengapresiasi upaya pemerintah untuk memerangi mafia migas. Hanya saja ia mengingatkan, apapun upayanya jangan justru membebani masyarakat. Mengingat masyarakat sudah cukup menderita dengan kebijakan pemerintah, yang dinilai tidak pro pada kesejahteraan rakyat. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Mendagri Nilai Evaluasi Otsus Papua Perlu Tiap Tahun
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pesimis Penurunan Harga BBM Bisa Ringankan Beban Rakyat
Redaktur : Tim Redaksi