jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik, Siti Zuhro mengatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) harus bersikap tegas terkait kasus dugaan pemukulan oleh anggota Komisi VII DPR fraksi PPP Mustofa Assegaf terhadap Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi, saat rapat kerja dengan Menteri ESDM Sudirman Said, beberapa waktu lalu.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini mengatakan, MKD sebagai penjaga etika dewan harus ikut bertanggungjawab dengan menunjukan kinerjanya menyelidiki, menyidangkan dan menjatuhkan sanksi terhadap anggota yang terbukti melanggar etika.
BACA JUGA: Ini Target Indonesia di Penyelenggaraan KAA
"Kami mendorong agar MKD sebagai penjaga etika (menjatuhkan sanksi) dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas DPR, dengan bekerja secara serius dan tegas untuk mengatasi ini," kata Siti Zuhro, saat dihubungi Kamis (16/4).
Menurutnya, kinerja MKD akan menjadi acuan sekaligus supaya kasus pemukulan saat sidang yang dapat memperburuk citra parlemen tidak terulang kembali.
BACA JUGA: WNI Dieksekusi Tanpa Notifikasi, Pemerintah RI Didesak Pulangkan Dubes Arab Saudi
Terkait kadar sanksi yang bisa dijatuhkan terhadap Mustofa, baik ringan hingga sanksi berat berupa pemecatan, Siti Zuhro menilai MKD sudah punya mekanismenya dalam memberi penilaian. Yang jelas, pihaknya berharap sanksi tersebut hendaknya memberikan efek jera karena DPR bukan ring tinju.
"Berpolitik menggunakan etika bukan menggunakan fisik. Karena di DPR itu kan bukan ring tinju, bukan ring adu gulat, tapi adu argumen, dan untuk beragumen harus memahami substansi," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Diprediksi, Pilkada Bakal Marak Jual Beli Suara
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Juga Happy Badrodin Jadi Kapolri
Redaktur : Tim Redaksi