jpnn.com, JAKARTA - Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melibatkan berbagai aspek yang kompleks mulai dari persiapan keberangkatan hingga kepulangan jemaah.
Seiring meningkatnya jumlah jemaah, maka kebutuhan akan pengelolaan yang lebih terstruktur dan efektif makin mendesak.
BACA JUGA: Dijamu Khusus Oleh Dubes Arab Saudi, Sultan Bahas Kualitas Penyelenggaraan Haji
Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Muhammad Mufti Mubarok yang mengusulkan agar pemerintah membentuk kementerian khusus yang menangani haji dan umrah.
"Dari sisi perlindungan konsumen, ada lima poin utama yang diinginkan dalam pelaksanaan haji dan umrah yaitu cepat, murah, nyaman, aman, dan selamat," ucap Mufti, Kamis (10/10).
BACA JUGA: Road to BPKH Hajj Run 2024 di Car Free Day: Kampanye Peduli Kesehatan Haji
Menurutnya, adanya kementerian khusus akan memungkinkan koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola seluruh aspek penyelenggaraan ibadah ini. Peningkatan kualitas pelayanan jemaah akan menjadi prioritas utama.
"Standar pelayanan yang lebih tinggi dapat dicapai melalui perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan evaluasi yang berkelanjutan," ujarnya.
BACA JUGA: DPP AMPHURI Harap Prabowo Bisa Bentuk Kementerian Haji dan Umrah
Keberadaan kementerian khusus Haji Umrah dan Wakaf juga bisa mengoptimalkan pemanfaatan dana haji untuk kepentingan jemaah seperti pembangunan infrastruktur haji, pengembangan program-program peningkatan kualitas jamaah, dan investasi yang menguntungkan.
"Apalagi setiap tahun kuota jemaah haji terus meningkat," imbuhnya.
Melalui kementerian khusus, proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran akan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
Oleh karena itu, sambungnya, pemilihan sosok yang tepat untuk memimpin Kementerian Haji Umrah dan Wakaf merupakan hal yang krusial.
Idealnya, harus memiliki pemahaman mendalam tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, baik sebagai petugas haji, penyelenggara umrah, atau pihak terkait lainnya.
Anggito Abimanyu santer disebut cocok untuk mengepalai kementerian ini. Rekam jejaknya sebagai ekonom senior, pernah menjadi kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta direktur jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dinilai relevan untuk memimpin Kementerian Haji Umrah dan Wakaf. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi