jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Willy Danantyo prihatin melihat penanganan COVID-19 di bawah komando Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut dia, Erick Tohir tidak pantas untuk menduduki posisi wakil ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Erick dinilai hanya membuat kegaduhan, bahkan dimulai saat dia memaksakan untuk memasukkan alat rapid test yang belum memiliki izin edar dari Menkes.
BACA JUGA: Erick Thohir Harus Menangkis Serangan Ahok
“Pintarnya, dia memanfaatkan suasana untuk mem-fait a comply presiden dengan Menkes. Hasilnya izin edar diberikan, meskipun kabarnya barang yang dia impor sudah ada di pelabuhan,” ujarnya, Jum’at (18/9).
“Belakangan alat rapid test yang dia impor melalui anak perusahaan BUMN RNI ditengarai bermasalah. Selain tidak akurat, juga distribusinya bermasalah,” ucapnya.
BACA JUGA: Erick Thohir: Tren Penyembuhan Pasien Covid-19 Sudah Sangat Baik
Willy mengungkap bahwa Erick juga pernah sesumbar kalau BUMN akan menyiapkan 50 juta masker medis untuk dibagikan ke seluruh Indonesia.
“Faktanya, saat itu justru terjadi kelangkaan masker, sehingga harga masker meningkat hingga puluhan kali lipat. Ini juga berdampak pada sejumlah tenaga kesehatan yang tidak kebagian masker medis,” tuturnya.
BACA JUGA: Erick Thohir Blak-blakan soal Kerja Sama dengan Tiongkok untuk Pengadaan Vaksin Covid-19
“Erick Tohir boleh saja berpolemik dalam kapasitas Menteri BUMN dan membuat kegaduhan, paling hasilnya BUMN merugi. Tetapi membuat kegaduhan dan berpolemik saat menjadi Ketua Harian Penanganan Covid 19 sungguh berbahaya. Dia pertaruhkan nyawa rakyat Indonesia untuk memuaskan egonya," katanya.
Selain itu, Erick juga berpolemik dengan Presiden Joko Widodo terkait pengadaan vaksin. Presiden yang mendorong pengadaan vaksin dalam negeri telah mengumumkan vaksin diprediksi akan mulai diprediksi tahun 2021.
“Namun, Erick menyatakan bahwa vaksin paling cepat baru bisa diprediksi setahun kemudian tahun 2022. Belum lama ini, Erick meralat lagi, dengan menyebutkan vaksin bisa mulai dilaksanakan akhir tahun ini dengan menggunakan vaksin impor dari China Sinovac," katanya.
“Padahal, belum ada keterangan resmi dari Menkes apakah vaksin asal China ini sesuai untuk kondisi di Indonesia. Kemudian dicurigai kalau Erick telah bermain mata dengan eksekutif Sinovac untuk pengadaan vaksin ini, sehingga dia berani sesumbar kalau akhir tahun ini vaksin itu bisa dilaksanakan,” imbuhnya.
Willy berharap agar Presiden Joko Widodo secara tegas memutuskan posisi Erick Tohir dalam penanganan Covid-19 ini. Meskipun sebenarnya presiden telah menugaskan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan untuk segera menangani Covid-19. Bahkan presiden memberi tenggat waktu 2 minggu saja.
"Saya melihat sopan santun yang luar biasa dari Pak Presiden. Sebagai orang Solo dia menunjukkan ewuh pekewuh khas Jawa. Enggan membuat polemik, namun menunjukkan sikap yang nyata. Penunjukkan Pak LBP itu menunjukkan presiden menyatakan Erick Tohir Gagal. Tinggal dia nya sadar atau tidak," papar Willy.
Lebih lanjut, Willy yang juga aktif di relawan nasional penanganan Covid-19 berharap penanganan pandemi ini harus semakin serius dan holistik.
"Tim penanganan Covid-19 harus benar benar dipimpin oleh orang yang memiliki pengalaman dalam memobilisasi relawan, terutama dalam hal tanggap bencana. Di samping itu, orang itu harus memiliki jiwa kepemimpinan dan integritas yang telah teruji di lapangan,” pungkasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil