jpnn.com, JAKARTA - Partai Golkar pada awal bulan depan akan menggelar musyawarah nasional (munas) untuk memilih ketua umum. Sejauh ini sudah sudah ada dua nama kandidat calon ketua umum Golkar, yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo.
Menurut pengamat politik Emrus Sihombing, sebaiknya Golkar memilih ketua umum pada munas mendatang tanpa pemungutan suara atau voting. Dosen Universitas Pelita Harapan itu mengatakan, partai berlambang beringin hitam itu akan lebih diuntungkan jika memilih ketua umum melalui musyawarah mufakat.
BACA JUGA: Nusron Wahid Tolak Pemilihan Ketum Golkar secara Aklamasi, Nih Alasannya
"Saya berpendapat dalam Munas Golkar awal Desember 2019 jauh lebih baik menggunakan mekanisme musyawarah daripada voting," kata Emrus, Senin (18/11).
Menurut Emrus, setidaknya ada banyak keuntungan dengan musyawarah. Selain berbasis pada sila keempat Pancasila dan pembukaan UUD 1945, katanya, musyawarah juga akan memperkecil atau meniadakan polarisasi di internal partai.
BACA JUGA: Nyarwi Ahmad Sebut Peluang Airlangga Kembali Pimpin Golkar Sangat Besar
Selain itu, katanya, musyawarah dalam memilih ketua umum Golkar juga akan mencegah konflik internal. “Reputasi Golkar tetap terjaga dengan baik di tengah masyatakat,” ulasnya.
Emrus menambahkan, musyawarah dalam memilih ketua umum akan membuat konsolidasi internal Golkar terpelihara, mencegah munculnya dua nakhoda, menjaga kekompakan jelang Pilkada 2020. “Murah dari segi biaya politik,” sebutnya.
BACA JUGA: Airlangga Dianggap Elitis, Bamsoet Inklusif
Bagaimana dengan voting? Emrus berpendapat sistem voting akan memunculkan kebalikan dari musyawarah.
“Jika tetap ngotot dengan voting maka terlebih dahulu ganti nama kegiatan dari munas menjadi vonas (voting nasional, red) atau kongres," katanya.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy