jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menyarankan pemerintah memperketat pengawasan di pasar tradisional dan mal di masa transisi normal baru agar tidak banyak terjadi penularan COVID-19.
Dia mengkhawatirkan protokol kesehatan tidak berjalan efektif karena tidak memiliki aspek penegakan hukumnya.
BACA JUGA: Data 5 Besar COVID-19 di Jatim, Surabaya Makin Hitam Pekat
"Ini bahaya karena orang menyepelekan penggunaan masker, perlindungan kesehatan sehingga bisa berdampak pada perekonomian," ujar Aviliani dalam pernyataannya, Minggu (14/6).
Padahal dengan adanya pelonggaran PSBB (pembatasan sosial berskala besar) para investor mulai percaya.
BACA JUGA: Warga Surabaya yang ke Pasar Tradisional, Jangan Kaget ya, Patuhi Saja
Dia mewanti-wanti, jangan sampai terjadi gelombang dua COVID-19 karena akan menurunkan kepercayaan investor.
"Pemerintah harus melibatkan sampai tingkat RT/RW. Tempat-tempat umum seperti pasar harus ada yang betul-betul melakukan pengawasan. Kalau tidak penularannya akan masif," ujar Aviliani.
BACA JUGA: Hanya Jokowi yang Bisa Mengerem Langkah Erick Thohir
Dia menyebut, selama pandemi COVID-19 terdapat perubahan perilaku masyarakat.
Mereka fokus pada kebutuhan primer yakni pangan plus menjaga kesehatan.
Padahal, sebelum pandemi COVID-19 masyarakat mengutamakan kebutuhan pangan dan pariwisata atau jalan-jalan.
"Walaupun mal-mal sudah dibuka di era normal baru, masyarakat masih tetap takut," ujarnya.
Senada itu Ekonom Institut Perbanas Piter Abdullah menyampaikan, geliat ekonomi diharapkan tetap sejalan dengan penerapan protokol kesehatan.
“Untuk mem-balance pelonggaran ekonomi ini pemerintah harus meningkatkan kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan. Hanya dengan cara itu kita bisa menghindarkan lonjakan penderita COVID-19,” tegas Piter.
Selain disiplin, informasi panduan tata cara penerapan protokol perlu disebarluaskan sekaligus dilakukan pengawasan dan koordinasi lintas instansi baik pusat dan daerah. Ini agar penanganan COVID-19 lebih terkoordinasi.
“Harus ada pengawasan dan upaya mendisiplinkan masyarakat. Koordinasi mutlak diperlukan sejak awal dalam segala hal, dan kita selalu lemah dalam hal ini,” kritik Piter.
Koordinasi mutlak diperlukan agar dana stimulus sebesar Rp677,2 triliun yang dikeluarkan bisa dioptimalkan.
Stimulus akan mampu menahan laju perlambatan ekonomi, meskipun tidak kembali membaik hingga tumbuh 5 persen, sebab pelemahan tidak bisa dihindari selama masih ada wabah.
"Jika tanpa stimulus situasi akan lebih buruk lagi," ucapnya.
Meski begitu, Piter menilai fundamental perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19 masih tergolong baik secara keseluruhan, meskipun pada kuartal I hanya mampu mencapai pertumbuhan di level 2,97 persen.
Kementerian Pedagangan (Kemendag) terus mendorong pemerintah daerah melakukan pendekatan inovatif di pasar tradisional sekaligus lebih ketat menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19.
Hal ini didorong agar pasar tradisional tidak menjadi episentrum baru penyebaran COVID-19.
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mencatat 529 pedagang pasar positif COVID-19. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad