Saran dari HNW untuk Jokowi Sebelum Berpidato di Sidang Tahunan MPR

Minggu, 15 Agustus 2021 – 20:15 WIB
Presiden Jokowi mendapat saran dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid sebelum berpidato di Sidang Tahunan MPR RI pada Senin (16/8) besok. Foto/ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berharap sidang tahunan MPR pada Senin (16/8) besok, menjadi momentum bagi semua pimpinan lembaga negara dan pejabat pemerintahan untuk menyegarkan komitmen dalam melaksanakan amanat dan kedaulatan rakyat.

Bagi para pejabat di berbagai lembaga negara, momentum itu hendaknya memberikan keteladanan bagi rakyat dalam mentaati peraturan dan perundang-undangan yang ada, guna meneguhkan dan menyukseskan demokrasi di Indonesia.

BACA JUGA: HNW: Koruptor Dapat Remisi, Habib Rizieq Tidak Merugikan Negara Malah Ditahan Lagi

"Termasuk dalam hal protokol kesehatan di era pandemi Covid-19 ini, dan gotong royong mengatasi pandemi," kata Hidayat Nur Wahid (HNW) melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (15/8).

Menurut dia, sidang tahunan tersebut jangan hanya dipahami sebagai rutinitas seremonial belaka. Tetapi, juga sebagai wahana bagi masing-masing lembaga negara untuk mempertanggungjawabkan amanat rakyat dan UUD, sehingga rakyat bisa melihat dan mendengar secara langsung.

BACA JUGA: Ulus Pirmawan, DPA Asal Bandung Barat yang Mendukung Program Ekspor Kementan, Sebegini Omzetnya

Selain itu, katanya, pimpinan lembaga negara hendaknya bisa memberikan laporan kinerja mereka dalam melaksanakan amanat rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang memberikan mandat atau amanat tersebut.

HNW mengatakan salah satu yang ditunggu dalam setiap Sidang Tahunan MPR adalah laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan presiden.

BACA JUGA: Pimpin PHK2I, Cecep Kurniadi Targetkan Status PNS untuk Seluruh Honorer K2, PPPK?

Oleh karena itu, dia menyarankan agar Presiden Jokowi melakukan refleksi terlebih dahulu atas pidatonya tahun lalu sebelum berpidato pada sidang tahunan MPR besok.

"Apakah yang dilaporkan, dipidatokan dan direncanakan sudah benar-benar berjalan? Sejauh mana peningkatan dibanding tahun yang lalu? Serta bagaimana strategi dan program untuk mengalahkan tantangan di masa yang akan datang, berbarengan dengan pandemi yang masih menelan banyak korban baik fisik, ekonomi, hingga sosial," tuturnya.

Sedangkan untuk MPR, politikus PKS itu berharap agar lembaga itu dapat menunjukan dirinya kepada rakyat sebagai lembaga negara yang betul-betul melaksanakan semua ketentuan perundangan dan konstitusi, agar menjadi contoh bagi lembaga negara lain, termasuk eksekutif.

Menurut anggota Komisi VIII DPR itu, fungsi MPR RI juga adalah untuk memberikan imunitas ideologi Pancasila melalui sosialisasi Empat pilar MPR, agar setiap silanya benar-benar dijalankan, sehingga berkontribusi positif mewujudkan cita-cita proklamasi dan reformasi.

Melalui kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara lebih masif dan efektif, katanya, selain virus Covid-19 yang sedang dihadapi, pejabat negara dan rakyat juga diharapkan tidak terkena virus ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti liberalisme, hedonisme, individualisme, kapitalisme, radikalisme, komunisme maupun separatisme.

Wakil ketua Majelis Syuro PKS itu mengingatkan bahwa virus-virus ideologi tersebut sangat berbahaya untuk bangsa, di saat negara sedang berjuang menyelamatkan rakyat dengan melawan ‘penjajahan’ Covid-19.

BACA JUGA: Gus Muzakki Sampaikan Kondisi Terkini Ketum MUI Kiai Miftachul Akhyar

Dia mencontohkan salah satu bentuk virus kapitalisme atau liberalisme adalah kebijakan yang lebih mengedepankan aspek ekonomi dibanding aspek kesehatan atau sosial masyarakat terkait pandemi Covid-19 ini.

"Ini seharusnya seimbang. Jadi, kesehatan dan keselamatan masyarakat harus benar-benar jadi perhatian bersama," tegasnya.

Yang tidak kalah penting menurut HNW, melindungi bangsa dari virus otoritarianisme maupun sikap radikalisme yang anti-demokrasi. Hal itu harus dicegah dan dikoreksi dengan pemahaman yang baik dan benar terkait Empat Pilar MPR RI, juga sikap ketaatan terhadap konstitusi secara menyeluruh.

"MPR harus jadi teladan taat kepada ketentuan konstitusi yang berlaku, termasuk dalam hal yang terkait dengan amendemen. Prinsip demokrasi harus terus dijaga, agar tidak terjangkit virus otoritarianisme dan radikalisme tersebut," pungkas HNW. (*/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler