jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Terpilih dari Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) Papua sangat diperlukan agar lebih efektif untuk menjawab aspirasi masyarakat.
“Evaluasi Otsus Papua diperlukan karena sejak berlaku 2001 ternyata belum efektif mewujudkan aspirasi masyarakat Papua,” kata Filep Wamafma di Jakarta, belum lama ini.
BACA JUGA: Oesman Sapta Membagikan 5 Kunci Sukses Dalam Sistem Berorganisasi
Filep berharap pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana UU Otsus. Di antaranya mengenai keberadaan partai politik lokal di Papua. Selain itu, perlu mengatur seluruh instansi dalam bersinergi dalam mewujudkan berbagai program seperti program bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sehingga tujuan otsus Papua dapat segera tercapai.
“Isu ini yang akan menjadi perhatian saya ketika resmi dilantik menjadi anggota DPD RI,” kata Filep yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari ini.
BACA JUGA: Fahira Idris Minta Pendatang Bantu Pemprov DKI
BACA JUGA: Mervin: Pemerintah Harus Gencar Membangun Daerah yang Terisolasi
BACA JUGA: Komite IV DPD RI Gelar Rapat Pleno Pembahasan Naskah RUU PBB
Sebelumnya, Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Mervin Sadipun Komber mengingatkan pemerintah untuk semakin gencar membangun daerah yang masih terisolasi. Di antaranya membangun jalan sehingga dapat memudahkan akses masyarakat sekaligus dapat menghubungkan kampung dengan kampung sekaligus antarprovinsi.
“Melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, termasuk pembangunan jalan maka dampaknya dapat meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat di daerah,” kata Mervin.
Mervin mengaku saat reses atau kunjungan kerja di Teluk Bintuni dan Teluk Wondama, dirinya melihat jalan-jalan baru yang dibangun pemerintah. Dia berharap pemerintah dan masyarakat juga memperhatikan agar jalan yang sudah dibangun tetap dapat dipelihara dengan baik.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD RI Tolak Wacana Referendum
Redaktur & Reporter : Friederich