jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas meminta pemerintah memperketat seleksi CPNS agar tidak ada calon yang terpapar paham radikal masuk instansi pemerintahan.
“Pemerintah perlu melakukan sejumlah antisipasi terhadap proses seleksi agar tidak kecolongan tersusupi CPNS yang intoleran dan berpaham radikal, atau malah sudah terafiliasi dengan organisasi radikal,” ujarnya, Jumat (7/2).
BACA JUGA: Gus Yaqut Optimistis Masa Depan NU Cerah
Pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu bahkan menyarankan pemerintah melakukan screening terhadap CPNS yang sudah lolos tes tahap pertama sebelum mengikuti proses selanjutnya.
“Harus ada langkah preventif. Tidak cukup, misalnya, dengan menandatangani pernyataan mengakui Pancasila dan NKRI saja,” imbuh Gus Yaqut.
BACA JUGA: Gus Yaqut: Banser Harus Solid Satu Komando
Dia menjelaskan, sudah banyak PNS dan ASN yang terpapar paham radikal.
“Perlu ada peraturan pemerintah yang mengatur soal ini,” kata ketua DPP PKB itu.
Mengutip survei Alvara Research Center, Gus Yaqut menyebut banyak PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Menurut dia, mereka lebih setuju dengan ideologi Islam.
“Bahkan, tak sedikit PNS yang setuju dengan model khilafah sebagai bentuk negara daripada NKRI,” kata Gus Yaqut.
Dia menjelaskan, Potensi radikalisme dan toleransi terjadi pada aparatur negara sehingga sangat berbahaya.
“Karena itu, harus ada antisipasi dan sistem seleksi yang jelas. Belum lagi bicara kalangan yang terpapar lewat kajian-kajian keagamaan di lingkungannya bekerja,” ungkap Gus Yaqut. (jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil