jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah pusat dan pemda mengantisipasi kepulangan para tenaga kerja Indonesia (TKI) menjelang Lebaran di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Lestari, ada potensi gelombang besar kepulangan pekerja migran Indonesia dari luar negeri menyusul terbitnya Surat Edaran Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
BACA JUGA: Mbak Rerie Minta Umat Islam Patuhi Protokol Kesehatan Selama Ramadan
Sebab, surat edaran yang ditandatangani Letjen Doni Monardo selaku ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 itu memuat pengecualian pembatasan perjalanan untuk repatriasi TKI, pelajar ataupun warga negara Indonesia (WNI) di mancanegara sampai pemulangan ke daerah masing-masing.
"Dalam surat edaran itu memang dibuka kemungkinan kepulangan pekerja migran Indonesia, warga negara Indonesia, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri. Untuk itu perlu antisipasi serius dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di daerah asal mereka," ujar Lestari melalui layanan pesan, Minggu (10/5).
BACA JUGA: Ketua MPR RI Sesalkan Cara Kemenlu Merespons Kasus Kematian ABK WNI
Mengutip pernyataan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Mbak Rerie -panggilan akrab Lestari- mengungkapkan bahwa sekitar 34.300 pekerja migran Indonesia diperkirakan akan pulang kampung pada Mei hingga Juni 2020 akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Selain itu, Rerie juga mengkhawatirkan lonjakan jumlah warga yang mencoba melanggar larangan mudik.
Melihat data Operasi Ketupat 2020 selama 15 hari (24 April-8 Mei 2020), kata Rerie, Polri meminta 35.945 kendaraan untuk putar balik. Mereka diminta putar balik karena terindikasi kuat hendak melakukan perjalanan mudik.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR RI Kasih Komentar Tajam soal Pernyataan Jokowi
Oleh karena itu Rerie menegaskan, pemerintah pusat dan pemda harus mengantisipasi gelombang besar pemudik dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan sanksi tegas. Menurutnya, penerapan protokol kesehatan yang ketat tentunya juga harus didukung persiapan peralatan kesehatan dan tenaga medis yang memadai di daerah.
"Sebab bila sejumlah kelengkapan alat dan tenaga medis serta protokol kesehatan yang diterapkan tidak memadai, potensi ledakan penyebaran Covid-19 di daerah akan semakin besar," ujarnya.
Menurut Rerie, saat ini yang dibutuhkan adalah kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemda dalam rangka menginventarisasi kesiapan sarana dan prasarana kesehatan di setiap daerah asal para pekerja migran. "Sehingga bila ada kekurangan tenaga dan peralatan medis di satu daerah, bisa segera diperbantukan dari daerah lain," ujar Legislator Partai NasDem itu.
Pada bagian lain Rerie juga menyoroti sikap masyarakat yang mulai terlihat kurang disiplin dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Kajian pelonggaran kebijakan yang beredar di tengah masyarakat, tambah Rerie, sepertinya dimaknai masyarakat bahwa ancaman virus korona akan berakhir.
Rerie menambahkan, data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 justru menunjukkan penambahan jumlah warga yang positif terjangkiti penyakit virus corona. Data per Sabtu (9/5) menunjukkan kasus baru Covid-19 mencapai 533, atau menjadi yang tertinggi sejak Maret 2020.
"Dari hari ke hari, sejumlah ruas jalan dan sudut-sudut kota di Jakarta mulai ramai dengan aktivitas masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan, tanpa masker, tidak jaga jarak," ujarnya.
Belum lagi, jelas Rerie, setelah transportasi umum diperbolehkan beroperasi kembali pada Kamis (7/5), di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, ada 11 penumpang pesawat dari luar negeri yang positif Covid-19. Menurutnya, masyarakat harus menghadapi kondisi tersebut dengan kewaspadaan yang makin tinggi, bukan malah mengabaikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
“Itu artinya ancaman penyebaran dan penularan Covid-19 di tanah air masih besar. Dengan diizinkannya operasional angkutan umum risiko penyebarannya juga makin meningkat," tegas Rerie.(eno/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni