jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan memberi saran kepada pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Dia menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan yang telah diambil.
BACA JUGA: Mendagri: Mohon ini Pesan dari Bapak Presiden
"Termasuk melakukan persiapan dan antisipasi yang menyeluruh atas kebutuhan tenaga kesehatan (nakes), perlengkapan, obat-obatan, distribusi, kecepatan, dan kesiapan rumah sakit untuk mendukung setiap kebijakan yang dilakukan," ujar Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/7).
Syarief mengaku prihatin melihat data Satgas Penanganan COVID-19 yang menunjukkan kasus harian pada Kamis (8/7) mencapai 38.391 kasus.
BACA JUGA: Puan Beri Peringatan, Semoga Pemerintah Sigap Menanggapi
Menurut Syarief angka tersebut menunjukkan belum ada penurunan kasus COVID-19, meski kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah diterapkan.
"Itu menunjukkan pemerintah belum berhasil menangani penurunan pandemi COVID-19 dan perlu dilakukan evaluasi terus menerus," ucapnya.
BACA JUGA: Kritikan Ibas Peringatan Bagi Pemimpin Negeri ini
Menurut Syarief, kondisi saat ini sangat darurat karena total kasus hampir mencapai 2,4 juta kasus.
Bahkan, tingkat kematian sudah menduduki ranking ke-2 dunia dengan 1.040 kematian/hari.
"Jumlah itu di atas India dengan 841 kematian/hari yang selama ini dianggap negara lain bahwa India gagal menangani pandemi COVID-19," katanya.
Menurut dia, kekhawatiran dan kecemasan masyarakat yang sudah memasuki tahun ke-2 menimbulkan berbagai pertanyaan setiap orang, kapan pandemi COVID-19 ini dapat diatasi paling tidak dapat ditekan.
Dia mengatakan data yang terungkap menunjukkan bahwa kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan.
"Kami sepakat dengan Ketua Fraksi Partai Demokrat bahwa berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan penurunan kasus COVID-19, bahkan dalam 3 hari sudah mencapai 38.391/hari orang terpapar COVID-19 dan ini tidak boleh terjadi terus menerus," katanya.
Di sisi lain, katanya, kebijakan harus merata di sektor lain dengan diberlakukan sama dan konsisten seperti keimigrasian, perhubungan, tenaga kerja asing (TKA), bantuan sosial ekonomi, dan pelayanan kepada masyarakat lebih ditingkatkan.
Politikus Partai Demokrat itu menegaskan bahwa partainya sejak awal terkait kebijakan PPKM darurat mendukung penuh kebijakan pemerintah.
Syarief mengatakan Partai Demokrat terlibat aktif di dalam melakukan penanganan pandemi.
"Kami dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI sejak awal melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat sehingga dapat segera keluar dari persoalan yang disebabkan pandemi COVID-19," katanya.
"Gerakan Nasional Partai Demokrat melawan corona dijalankan kader dari tingkatan pusat hingga daerah secara intensif, masif, dan terkoordinasi, termasuk kader Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang dipimpin mas Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono)," ujarnya.
Menurut Syarief melalui gerakan tersebut, Fraksi Partai Demokrat DPR RI dengan keterbatasan yang dimiliki karena di luar koalisi pemerintahan telah melakukan banyak program.(Antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang