jpnn.com - JAKARTA - Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Eko Maryadi mendukung penuh pembatasan iklan politik di televisi. Namun menurutnya, sebaiknya iklan politik di televisi cukup dibatasi saja dan bukannya dilarang.
“Baguslah memang ada surat edaran pelarangan iklan politik di TV sebelum masa kampanye. Tapi, sebenarnya dibatasi saja, bukan dilarang," ujar Eko dalam keterangan yang diterima, Jumat (28/2).
BACA JUGA: Putusan MK Berdampak Besar Bagi Malut ke Depan
Eko menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum sudah membuat peraturan jadwal tayangan iklan politik, yaitu 21 hari sebelum masa kampanye atau sebelum pemilu. Menurutnya, kalau iklan politik di televisi sudah ditayangkan sedari satu tahun, enam bulan atau jauh-jauh hari sebelum masa pemilu, artinya ada pelanggaran terhadap aturan KPU.
Karenanya, AJI mendorong KPU agar bersikap tegas terhadap lembaga-lebaga penyiaran. "Yang memang secara terang-terangan dan secara sadar melakukan pelanggaran aturan kampaye politik dalam media penyiaran,” kata Eko.
BACA JUGA: Incar Kursi Gubernur, Zumi Zola Bakal Bersaing dengan Pamannya
Terpisah, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai KPI memang tidak tegas terkait kasus ini. Padahal, katanya, pelanggaran yang terjadi sudah sangat jelas.
"Terlepas kemungkinan pelanggaran yang ada isinya pun terkesan palsu. Rakyat seperti dipaksa harus percaya bahwa mereka pemimpin yang bagus. Padahal, pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang tumbuh dari rakyat dan bukan di karbit iklan," kata Hendri.
BACA JUGA: Moratorium Iklan Politik, Hanura Siapkan Strategi Baru
Sedangkan salah satu fungsionaris Partai Demokrat, Lukmanul Hakim mengatakan, media sebenarnya merupakan salah satu alat kampanye yang paling efektif. Menurutnya, larangan iklan di televisi sudah melanggar, karena siapa pun memiliki kebebasan di media.
"Kalau menurut saya disiarkan boleh saja, tetapi durasinya diminimalisasi. Contohnya dalam satu bulan hanya boleh tayang tiga kali saja," kata Ketua Partai Demokrat DPLN Malaysia itu.
Menurutnya, kendati KPI sudah mengeluarkan surat edaran tentang penghentian seluruh tayangan iklan politik di luar masa kampanye, tapi sebaiknya hal itu tetap dibolehkan saja. “Disiarkan boleh tetapi volumenya dikurangi," kata dia seraya menambahkan bahwa PD sampai saat ini belum menyiarkan iklan politik di televisi.
Seperti diketahui, sejak 24 Januari 2014 lalu, KPI mengeluarkan surat edaran ke seluruh stasiun televisi untuk menghentikan seluruh tayangan iklan politik. Surat edaran tersebut ditujukan ke semua stasiun televisi maupun radio baik yang berafiliasi ke partai politik atau tidak.
"Tidak boleh ada iklan politik dalam bentuk apapun, meskipun bentuknya tidak persuasif. Kecuali nanti kalau sudah mulai masa kampanye, silakan," tegas Komisioner KPI Agatha Lily. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Asal KPU Siap, Pilgub dan Pileg Bisa Serentak
Redaktur : Tim Redaksi