jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo mengatakan pemerintah tidak cukup hanya memberikan kompor listrik imbas dari kebijakan konversi LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik.
Menurut dia, banyak hal yang perlu dipikirkan. Diketahui, pengguna gas 3 kilogram merupakan rakyat kecil.
BACA JUGA: DPR Tegaskan Seleksi Anggota BPK Berjalan Terbuka dan Sesuai Prosedur
"Penggantian gas 3 kg ke kompor listrik tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena daya listrik tidak memadai," kata Sartono di Jakarta, Kamis (22/9).
Berdasarkan data 2021, sebanyak 97 persen pengguna listrik rumah tangga merupakan golongan R1, yaitu sebagian besar berlangganan di bawah 1300 watt dan daya maksimal golongan R1 adalah 2200 watt.
BACA JUGA: Pagu Anggaran Kemendagri, DKPP, dan BPIP pada 2023 Disetujui DPR
‘’Diberikan kompor 1.000 watt, selesai sudah terutama 24,3 juta rakyat kecil dengan daya listrik 450 watt dan 8,2 juta konsumen rumah tangga yang menggunakan listrik 900 watt sudah pasti tidak sanggup untuk menyalakan kompor ini,’’ katanya.
Sartono mengatakan kompor yang akan digunakan merupakan bertipe induksi yang lebih aman dan canggih.
BACA JUGA: Keren, Program dan Kegiatan BPIP Diapresiasi DPR
Namun, kompor tersebut, menurut dia, membutuhkan peralatan masak yang sesuai untuk digunakan. Apabila hanya menggunakan peralatan masak biasa, sudah dipastikan tidak akan optimal.
“Apakah pemerintah mau memberikan peralatan masak yang sesuai dengan kompor tersebut? Percuma diberikan kompor apabila tidak dapat digunakan," ujarnya.
Gas LPG 3 kilogram juga banyak digunakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti pedagang bakso keliling, pedagang jajanan keliling, pedagang gorengan, dan lainnya.
Apabila gas tersebut ditiadakan dan diganti dengan kompor induksi, bagaimana mereka dapat berusaha.
"Apabila pemerintah tidak peduli dengan nasib mereka, maka dapat dipastikan mereka akan terpaksa menggunakan gas non subsidi yang berakibat kenaikan pada harga jual mereka. Yang pada akhirnya akan menekan rakyat selaku konsumen dari produk mereka," katanya.
Sartono meminta pemerintah untuk lebih memikirkan lagi nasib rakyat yang saat ini sudah berat akibat kenaikan harga BBM dan inflasi.
“Kenapa negara tidak hadir di saat rakyat sedang membutuhkannya. Seharusnya negara tidak berpikir untung rugi demi rakyat,” katanya. (mrk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tarmizi Hamdi