jpnn.com - JAKARTA - Bukannya mereda, kabut asap di sejumlah wilayah makin pekat dan mulai merambah kawasan Indonesia Timur. Yang membuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusing, satelit yang digunakan untuk memantau keberadaan titik api (hotspot) sudah tidak bisa bekerja maksimal karena tidak mampu menembus pekatnya kabut asap.
Juru Bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pantuan satelit Terra Aqua pada Senin (19/10) pukul 05 WIB mendeteksi ada 1.545 hotspot di seluruh Indonesia.
BACA JUGA: Jaksa Agung, Jokowi, JK dan Sebuah Pintu di Istana
"Jumlah sebenarnya sesungguhnya lebih banyak karena satelit tidak mampu menembus pekatnya asap di Sumatera dan Kalimantan," terang Sutopo, kemarin (19/10).
Rinciannya, untuk Indonesia bagian barat terdapat terdapat 520 titik api. Yakni Sumatera Selatan 172 titik, Sumatera Utara dua, Jambi delapan, Kalimantan Selatan 22, Kalimantan Tengah 173, Kalimantan Timur 119, Riau 1, Lampung 10, Babel 8, Jawa Tengah 1, dan Jawa Timur 4.
Untuk Indonesia bagian tengah 801 titik api, rinciannya Sulawesi Barat 57, Sulawesi Selatan 151, Sulawesi Tengah 361, Sulawesi Tenggara 126, Sulawesi Utara 59, Gorontalo 47.
Sedang Indonesia bagian timur ada 224 titik, yakni Papua 52, Maluku 63, Maluku Utara 17,- Nusa Tenggara Barat 25, Nusa Tenggara Timur 67.
BACA JUGA: Kapolri Bangga Sisi Humas Polri Ditampilkan
Sutopo menyebutkan, sebagian besar kasus karena ada kesengajaan membakar lahan dan hutan. "Sebagian besar penyebab karhutla adalah disengaja atau di bakar," ujarnya.
Terpisah, menanggapi meluasnya pembakaran lahan dan hutan, anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Umar Arsal meminta Presiden Joko Widodo mengumpulkan pengusaha dan kepala daerah.
BACA JUGA: DKI Jakarta Peringkat Teratas Pengguna Narkoba
Anggota Komisi V DPR itu menilai meluasnya Karlahut hingga ke Sulawesi dan Papua, menjadi bukti bahwa pola penanganan yang dilakukan pemerintah tidak efektif.
"Selama penanganannya hanya sporadis tidak akan menyesaikan masalah. Mestinya dari awal. Ini kan titik api sudah bisa dipredsiksi. Berarti kementerian terkait itu terlambat antispasinya. Sekarang di Sulawesi dan Papua juga terbakar," kata Umar kemarin.
Karena itulah Ia mendesak Presiden Joko Widodo mengumpulkan para kepala daerah yang wilayahnya terjadi karlahut, termasuk para pengusaha perkebunan dan kehutanan yang beroperasi di wilayah itu. Presiden disarankan meminta pengusaha ikut terlibat memadamkan api.
"Yang kami harapkan pengusaha jangan cuma nikmati hasil, harus ikut padamkan api. Jangan dibebankan ke pemerintah. Saat begini mereka lepas tangan," tegasnya. (sam/fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PRIHATIN: Mayoritas Badan Publik Pemerintah Belum Laksanakan UU KIP
Redaktur : Tim Redaksi